Muaro Sijunjung, Padangkita.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sijunjung bergerak cepat menelusuri warga yang pernah kontak dengan delapan pegawai Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas II Muaro Sijunjung yang telah positif Covid-19.
Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sijunjung, Rizal Efendi mengatakan, seluruh warga binaan atau narapidana (Napi) di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung yang berjumlah 253 orang mulai diambil swab oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung. Pengambilan swab dilakukan langsung di Lapas tersebut.
“Untuk menghindari kepanikan warga binaan saat pengambilan swab, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sijunjung meminta pengamanan dari Polres Sijunjung,” kata Rizal yang juga Kepala Dinas Kominfo Sijunjung.
Sementara itu, meledaknya kasus positif Covid-19 di klaster Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, berimbas pada personel Polres Sijunjung.
Pasalnya, salah seorang pegawai Lapas yang positif Covid-19 merupakan istri anggota Polres Sijunjung. Sehingga 14 orang anggota Polres Sijunjung yang pernah kontak dengan suami pasien positif itu juga dikarantina.
"Ada di antara anggota kita yang pernah kontak dengan yang positif ini, dan saat ini sudah dilakukan isolasi. Setelah dilakukan penelusuran, terdapat pula sekitar 14 orang anggota lainnya yang pernah kontak saat bertugas, dan 14 anggota itu dilakukan karantina di gedung SKB Muaro Sijunjung," ungkap Kapolres Sijunjung, AKBP Andry Kurniawan pada wartawan, Rabu (27/5/2020).
Mantan Kapolres Kota Pariaman ini mengusulkan semua anggota Polres menjalani tes swab.
Ia mengimbau agar masyarakat jangan panik. Terkait pengamanan di Lapas, Andry mengatakan puluhan anggota sudah diturunkan ke Lapas.
"Kita tadi sudah mengerahkan anggota, bahkan dari TNI juga ikut diturunkan untuk pengamanan di Lapas. Kita imbau masyarakat jangan panik, tetap terapkan protokol kesehatan dan patuhi imbauan pemerintah, serta pakai masker dan jaga jarak, jangan berkerumun," ingatnya.
Andry juga mengatakan akan ada perubahan pola pengawasan yang lebih ketat.
"Kita (Forkopimda) tadi sudah koordinasi untuk pola pengawasan ke depan, termasuk dengan camat dan wali nagari untuk lebih diperketat. Namun bagaimana nanti polanya akan disosialisasikan. Imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan." [hen]
