Painan, Padangkita.com - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Nagari Muara Kandis Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) berujung ricuh, Rabu (20/5/2020).
Ratusan warga mendatangi kantor wali nagari Muara Kandis, karena tak masuk sebagai penerima BLT Dana Desa. Mereka menuduh aparat pemerintah nagari tidak berlaku adil dalam pembagian BLT Dana Desa. Dalam aksi ricuh itu, sejumlah warga sempat akan menyegel kantor wali nagari. Berapa bagian kaca kantor juga pecah.
Informasi yang dihimpun Padangkita.com, ricuh mulai terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Ketika itu ratusan warga memprotes pembagian BLT Dana Desa yang dinilai tidak tepat sasaran.
Menurut warga, yang tercatat sebagai penerima BLT Dana Desa kebanyakan kerabat dekat wali nagari, bahkan banyak yang memiliki rumah mewah ikut menerima BLT.
"Kenapa pembagian BLT seperti ini, yang patut dapat tidak dapat. Apakah harus jadi kerabat wali nagari baru dapat BLT," ungkap salah seorang warga yang menyampaikan protes di depan kantor Wali Nagari Muara Kandis.
Selain itu, warga juga menilai kerja pemerintahan nagari selama masa pandemi Covid-19 tidak transparan. Terutama dalam pendataan dan penyaluran bantuan.
Pemerintah nagari juga dituding tidak melakukan pendataan langsung ke masyarakat untuk menentukan siapa saja warga penerima BLT. Sehingga, kata warga, pembagian BLT tidak tepat sasaran.
Protes Warga Dianggap Wajar
Wali Nagari Muara Kandis Punggasan, Helkamsi membenarkan penyaluran BLT yang diprotes oleh warga merupakan BLT yang bersumber dari dana desa, dengan besar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan, selama tiga bulan.
Dia mengklaim penyaluran BLT Dana Desa di Muara Kandis, mulai dari pendataan hingga penyaluran sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Kami di sini juga ada pendamping desa/nagari yang membantu dalam penyaluran BLT, saya rasa semuanya sudah sesuai dengan prosedurnya," ujar Helkamsi di Kantor Wali Nagari Muara Kandis.
Soal protes warga, lanjut Helkamsi merupakan hal wajar. Sebab, hampir semua warga mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Helkamsi menilai, warga yang melakukan protes tersebut tidak mengerti soal bantuan bagi warga yang terdampak Covid-19.
Di Pessel dan di kabupaten/kota di Sumatra Barat (Sumbar), ada sejumlah bantuan yang disalurkan, yakni BLT Dana Desa, JPS (Jaring Pengaman Sosial) Provinsi Sumbar, BST (Bantuan Langsung Tunai) dari Kemensos, dan BLT dari Kabupaten.
Menindaklanjuti protes warga, Helkamsi berjanji akan melakukan musyawarah dengan warga, agar masyarakat bisa memahami terkait penyaluran ini.
"Saya mendata ke lapangan, ini buktinya. Saya mendata rumah warga, rumah dia (warga yang protes) juga saya data. Terus ada juga yang bilang kalau yang dapat famili saya, orang yang kaya juga, saya minta datanya, mereka tidak ada. Jadi protesnya, mereka hanya ingin dapat BLT," tutur Helkamsi menjawab tudingan warga yang protes.
Kapolsek Linggo Sari Baganti, Iptu Hardi Yasmar mengatakan, telah menerjunkan petugas untuk mengamankan pembagian BLT Dana Desa yang berlangsung di empat nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
Ia mengatakan langsung ke Muara Kandis bersama Camat, begitu menerima informasi dari personel di lapangan, ada kericuhan penyaluran BLT Dan Desa.
Baca juga: Update Covid-19 Sumbar: Bertambah 9 Orang, Totalnya Menjadi 429 Orang
"Saat dapat informasi, saya sedang berada di Kantor Wali Nagari Air Haji Tenggara. Kami awalnya menyangka akan ada keributan di Air Haji, soalnya sebelumnya ada yang protes," ujarnya.
Tiba di Muara Kandis, Hardi dan Camat langsung menenangkan warga yang hendak melakukan penyegelan Kantor Wali Nagari. Dia juga melihat beberapa bagian kaca kantor yang pecah.
"Kami upayakan untuk menenangkan masyarakat dulu, nanti soal BLT akan dibicarakan lagi, jika memang tidak tepat sasaran," kata Hardi.
Kericuhan dalam pembagian bantuan sosial untuk warga yang terdampak Covid-19 di Pessel bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, ratusan warga juga menyerbu kantor wali nagari Rawang Gunuang Malelo, Kecamatan Sutera, Kamis (7/5/2020).
Waktu itu, warga Rawang Gunuang Malelo memprotes penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sumber dananya dari Provinsu Sumbar. Dalam kericuhan itu, kantor wali nagari rusak, sejumlah kaca kantor juga pecah. [mfz]
