Masjid Ditutup Sedangkan Pasar dan Bandara Tetap Buka, Ini Alasan Mahfud MD

Berita Sumatra Barat, Salat Idulfitri, MUI Terbitkan Fatwa Pelaksanaan Salat Idulfitri, Corona Sumbar, Covid-19 Sumbar, MUI Sumbar, Salat Idul Fitri, Masjid Ditutup

Umat Islam sedang salat (Foto: Ist)

Jakarta, Padangkita.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan alasan terkait masih dibukanya pasar dan bandara meski dalam pandemi virus corona (Covid-19).

Dilansir dari Suara, Mahfud mengatakan masih dibukanya pusat perbelanjaan dan pasar tidak melanggar hukum. Karena menurutnya ada 11 sektor tertentu yang diperbolehkan undang-undang dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini menjawab kritikan sejumlah tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait sikap pemerintah yang dinilai hanya tegas melarang orang untuk berkumpul dan beribadah berjemaah di masjid.

Mahfud menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah berbeda pandangan dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

"Masalah orang-orang MUI yang berbeda pendapat dengan pemerintah dinilai hal yang biasa saja," katanya, dilansir Suara, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Disorot Dunia, Cara Bali Lawan Covid-19 Dinilai Lebih Baik dari Pusat

Mengenai kekecewaan anggota MUI soal larangan salat berjemaah di masjid, Mahfud mengatakan hal itu pernyataan pribadi anggota MUI bukan kelembagaan.

Selain pasar, pembukaan bandara untuk penerbangan menurutnya juga tidak melanggar hukum karena mengacu 11 sektor yang diperbolehkan beroperasi selama pandemi Covid-19 ini.

"Bandara juga dibuka untuk mengangkut orang-orang karena tugas dan pekerjaan tertentu,” ujar Mahfud.

Adapun kritik datang dari Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas yang mengatakan pemerintah tidak tegas menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di semua tempat.

“Mengapa pemerintah tidak keras juga dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, di bandara, di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik serta di tempat lainnya?” ujar Anwar lewat keterangan tertulis pada Minggu, (17/52020) silam.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI dan Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin juga meminta pemerintah adil dalam menerapkan aturan PSSB.

"Peraturan tersebut perlu dilaksanakan secara berkeadilan, jangan melarang umat Islam salat jemaah di masjid tapi mengizinkan orang banyak menumpuk di bandara dan tempat keramaian lain," kata Din dalam keterangan resminya, Selasa, (19/5/2020). [*/abe]


Baca berita terbaru hanya di Padangkita.com

Baca Juga

Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim
Gagasan 'Green Democracy' Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
Gagasan 'Green Democracy' Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil