Simpang Empat, Padangkita.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat (Pasbar) dinilai tidak transparan dalam mengelola bantuan yang diterima dari sejumlah perusahaan, dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Covid-19.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasbar Parizal Hafni mengungkapkan sejauh ini sudah banyak bantuan yang diberikan sejumlah perusahaan dan donatur kepada Pemkab, begitu juga APBD sudah dipakai. Namun, seperti apa penyaluran dan penggunaan APBD, tidak diketahui. Parizal mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Pasbar yang tidak transparasn tersebut.
"Saya sangat kecewa. Misal saja, ada bantuan dari perusahaan berupa paket sembako yang jumlahnya mencapai ribuan paket, tetapi tidak kita ketahui ke mana arahnya," kata Parizal Hafni ketika berbincang dengan Padangkita.com di Ujung Gading, Selasa (28/4/2020).
Pada kesempatan itu, Parizal juga menyalurkan bantuan paket sembilan bahan pokok (sembako) kepada warga kurang mampu di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang.
Baca juga: Pemkab Pasbar Targetkan Salurkan BLT Minggu Depan
Parizal menyarankan setiap bantuan yang diterima oleh Pemkab dipublikasikan, begitu juga penyalurannya. Hal ini, kata Parizal, agar masyarakat luas bisa ikut mengetahui bagaimana pengumpulan dan penyaluran bantuan tersebut.
“Banyak warga yang tidak mampu belum mendapat bantuan. Sementara bantuan terus diterima Pemkab,” ujar Parizal.
Salah satu contoh penyaluran bantuan yang tidak jelas, lanjut Parizal, adalah bantuan paket sembako yang diterima Pemkab Pasbar dari perusahaan Wilmar Group.
“Jumlahnya sangat fantastis, tetapi tidak jelas ke mana muaranya. Ketika saya tanyakan ke Dinas Sosial, katanya dikelola BPBD. Ketika saya tanya BPBD katanya tidak ada diserahkan, melainkan dibagikan sendiri oleh Wilmar Group," papar Farizal.
Parizal mengaku juga telah mempertanyakan hal itu kepada Wilmar Group, tetapi belum ada jawaban.
"Perlu kita telusuri keberadaan penyerahan ini karena bahasanya diserahkan tapi barangnya mana," ungkapnya.
Begitu juga soal APBD yang di dalamnya ada dana “pokok pikiran” atau “pokir” anggota dewan. Menurut Parizal sejauh ini tidak jelas penggunaannya.
"Kami di DPRD tidak tahu ke mana diarahkan dana pokir sekitar Rp6 miliar tersebut," keluhnya.
Oleh sebab itu, sebagai Ketua DPRD, dia meminta Pemkab segera bersikap transparan. Jangan sampai, lanjut Parizal, ada yang "menangguk di air keruh".
"Hari Senin depan saya akan undang Bupati, TAPD dan OPD terkait ke DPRD untuk menjelaskan hal ini. Mohon kepada seluruh wartawan untuk hadir, supaya hal ini jelas dan disampaikan kepada masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, di Ujung Gading, Parizal yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pasbar mendistribusikan 40 paket sembako. Bantuan itu berasal dari bantuan dirinya secara pribadi atas nama anggota dewan dan bantuan dari PTPN VI.
"Hari ini yang kami bagikan bersama simpatisan Gerindra Lembah Melintang adalah paket sembako dari saya sebanyak 20 paket dan dari PTPN VI sebanyak 20 paket," jelasnya. [rom]
