Padang, Padangkita.com - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana menilai Pemerintah Kota (Pemko) Padang lamban dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak virus Corona (Covid-19).
Pemko semestinya, kata Ilham, tak perlu menunda-nunda lagi. Sebab kalau soal anggaran, sebetulnya sudah beres karena telah disetujui DPRD.
Menutut Ilham, belum turunnya bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat Kota Padang adalah tanda belum siapnya Pemko dengan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Selain soal anggaran Bansos yang belum disalurkan, Ilham juga mengkritik Pemko dalam penanggulangan Covid-19. Masih banyaknya warga yang berkeliaran di jalanan, kata Ilham, juga menjadi bukti lemahnya sosialisasi, dan pengawasan Pemko di lapangan.
"Pemko Padang tidak akan bisa meminta masyarakat tetap berada di rumah masing-masing, apabila Pemko tidak menjamin atau membantu menyediakan kebutuhan pokok mereka," ujar Ilham kepada Padangkita.com, Sabtu (25/4/2020).
Baca juga: Wako Padang Buka Pesantren Ramadan, Besok Dimulai Lewat Online
Ilham mengambil contoh Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok yang bisa menyuruh warga tetap di rumah, salah satunya karena seluruh kebutuhan pokok masyarakat dipenuhi oleh pemerintah, dan ada target dalam jangka seminggu atau dua minggu Covid-19 bisa ditanggulangi.
Ilham curiga bantuan belum bisa dicairkan Pemko Padang, karena data penerima bantuan yang belum beres.
"Jadi data ini sebetulnya yang tidak beres. Ketua RT dan RW yang ditugaskan mengumpulkan data tidak mempunyai kekuatan, karena tidak ada aturan. Lalu, juga tak ada sangsi kalau ada pihak yang mempermainkan data ini," ujar Ilham.
Sebagai Wakil Ketua DPRD, ia kembali mengingatkan Pemko untuk segera mencairkan bantuan kepada masyarakat. Kuncinya, kata Ilham, seluruh data yang sudah ada di Pemko segera diverifikasi. “Lalu segera cairkan bantuan ke masyarakat,” tegas Ilham. [ryo]
