Tanaman padi di sela perkebunan sawit, sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan lahan di Pasaman Barat, Sumbar, beberapa waktu lalu (f/abimayu)
Padangkita.com – Presiden Joko Widodo merencanakan skema distribusi aset dan reformasi agraria untuk pemerataan ekonomi terhadap tahan seluas 126 juta hektare.
“Kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi yang isinya mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, kemudian yang kedua mengenai kemitraan,” kata Presiden Jokowi saat Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017, Sabtu (22/4/2017).
Pemerataan ekonomi itu, pertama mengenai distribusi aset dan reforma agraria. Saat ini, imbuhnya, ada 126 juta hektar bidang tanah, tapi yang sudah disertifikatkan baru 46 juta hektar. Artinya, masih 60 persen lebih bidang-bidang tanah yang ada belum disertifikatkan.
Kalau di desa, di daerah, alasan kenapa tidak disertifikatkan, karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk menyertifikatkan. Atau karena memang tanah-tanah itu berada pada posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk lahan-lahan garapan.
Presiden mengklaim pemerintah telah mengumpulkan 21,7 juta hektar lahan, terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan, dan 9 juta hektare juga lahan produksi yang nantinya bisa dibagikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, petani, dan nelayan.
“Tapi saya ingatkan, saya tidak mau kita hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede yang tidak ada artinya,” tegas Jokowi.
Mengenai skema pembagiannya, presiden meminta agar dibicarakan secara rinci. Ia menekankan, bahwa tanah yang diberikan bukan untuk diperjualbelikan melainkan dimanfaatkan untuk pemerataan ekonomi oleh masyarakat kecil.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan skema pembagian lahan itu harus betul-betul sebuah skema yang produktif untuk rakyat, produktif untuk umat, produktif untuk semuanya, sehingga dampaknya memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.
Jokowi menginginkan Kongres Ekonomi Umat bisa membahas secara detail dan mendalam mengenai redistribusi, dengan demikian pemerintah mendapatkan masukan-masukan yang detail, konkret, dan riil, sehingga redistribusi aset ini bisa segera dilakukan dan diputuskan untuk diberikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi, dan kepada pondok pesantren.
Selain itu, Jokowi juga menginginkan kemitraan antara pengusaha dengan pelaku ekonomi mikro, kecil, dan ekonomi menengah, yang saling menguntungkan. Tentu dengan memprioritaskan keuntungan bagi masyarakat kecil.
“Ini yang akan saya paksa, bukan saya ajak lagi. Karena ini menyangkut nantinya kemitraan yang betul-betul besar dan rakyatlah nantinya yang diuntungkan,” ujarnya.
Kongres Ekonomi Umat itu dibuka sendiri oleh Presiden Joko Widodo, dan dihadiri Ketua MUI Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
