Lubuk Sikaping, Padangkita.com - Dinamika industri perbankan yang kian kompleks menuntut adanya kepastian dan perlindungan hukum yang solid, terutama dalam upaya penyelamatan aset dan mitigasi risiko.
Menjawab tantangan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Cabang Lubuk Sikaping resmi mengambil langkah strategis dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kejaksaan Negeri Pasaman, Kamis (19/2/2026).
Kerja sama lintas instansi ini difokuskan secara khusus pada penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Prosesi penandatanganan kesepakatan tersebut dilangsungkan di Lubuk Sikaping dan dihadiri langsung oleh jajaran struktural dari kedua belah pihak institusi.
Hadir memimpin delegasi masing-masing, Pemimpin Cabang BRI Lubuk Sikaping, Muhamad Sulaiman, serta Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Hendi Arifin. Keduanya sepakat bahwa kolaborasi ini menjadi tonggak krusial dalam menjaga profesionalisme serta kelancaran operasional perbankan di wilayah Pasaman.
Melalui Nota Kesepahaman ini, BRI Cabang Lubuk Sikaping dan Kejari Pasaman berupaya memperkuat koordinasi dalam penyelesaian berbagai sengketa atau permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang berpotensi dihadapi oleh perusahaan.
Ruang lingkup kerja sama ini sangat komprehensif, mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lainnya yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"Sebagai bank milik negara yang terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, kami memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas aset dan memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai koridor hukum. Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pasaman ini adalah wujud langkah preventif sekaligus solutif, agar kami bisa mendapatkan pendampingan hukum yang tepat dan profesional," ujar Muhamad Sulaiman dalam kesempatan tersebut.
Di sisi lain, institusi penegak hukum menyambut baik sinergi ini. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Hendi Arifin, menegaskan kesiapan penuh jajarannya, khususnya melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), untuk memberikan dukungan legal kepada entitas BUMN. Menurutnya, peran institusi Kejaksaan tidak melulu menyoal penindakan pidana, tetapi juga pencegahan dan pemulihan hak-hak negara.
"Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, instrumen Jaksa Pengacara Negara siap memberikan pendampingan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan bagi BRI Cabang Lubuk Sikaping. Sinergi ini diharapkan tidak hanya meminimalisasi risiko sengketa hukum di kemudian hari, tetapi juga mampu mengoptimalkan kinerja BRI dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Pasaman tanpa bayang-bayang keraguan administratif," tegas Hendi Arifin.
Baca Juga: Polres Pasaman Barat Terima Bantuan Ambulans dari BRI
Dengan resminya payung hukum kesepakatan ini, diharapkan setiap kendala regulasi maupun sengketa yang berkaitan dengan perkreditan, perlindungan aset, hingga operasional tata usaha di lingkungan BRI Cabang Lubuk Sikaping dapat diselesaikan secara jauh lebih efektif, efisien, dan bermartabat. [*/hdp]
