Jakarta, Padangkita.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperkuat langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana, sekaligus menyiapkan daerah ini menjadi model nasional dalam penanganan bencana terintegrasi.
Demikian komitmen yang ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dalam pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Mahyeldi menyampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, tentang pentingnya percepatan realisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumbar, agar tidak kembali mengalami keterlambatan seperti pengalaman sebelumnya.
“Kita tidak ingin proses rehab rekon tertunda sebagaimana musibah sebelumnya. Dokumen perencanaan harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa segera bangkit, untuk itu kita mohon dukungan dari Bappenas,” kata Mahyeldi.
Ia menyampaikan, Pemprov Sumbar telah menyurati pemerintah pusat terkait usulan percepatan realisasi serta penguatan dukungan kebijakan. Menurutnya, ke depan Sumbar tidak bisa lagi hanya berfokus pada ancaman gempa dan tsunami, tetapi harus memperluas pendekatan mitigasi terhadap multi-bencana.
“Kita belajar bahwa risiko bencana di Sumbar sangat beragam. Karena itu, mitigasi harus menyeluruh, termasuk penguatan tata ruang dan sistem peringatan dini,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menekankan pentingnya perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi mitigasi ekologis. Komitmen menjadikan Sumbar sebagai green province dinilai sejalan dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis lingkungan.
“Kelestarian hutan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari perlindungan masyarakat. Ini ikhtiar bersama untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah percepatan yang diusulkan Pemprov Sumbar. Saat ini, Bappenas sedang menyusun rencana induk sebagai dasar pelaksanaan rehab rekon di daerah terdampak bencana.
Ia juga menyebutkan, bahwa Bappenas mendorong penguatan early warning system serta memastikan keterhubungan antara peringatan dini dan aksi cepat di lapangan.
"Bahkan kami berniat menjadikan Sumbar sebagai daerah percontohan model penanganan bencana," ungkap Menteri PPN, Rachmat Pambudy.
Selain itu, lanjut dia, penguatan kelembagaan kebencanaan seperti BPBD dan pusat studi kebencanaan di perguruan tinggi dinilai krusial. Integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal, seperti sistem peringatan tradisional masyarakat, juga akan diperkuat untuk kesiapsiagaan.
Senada dengan itu Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Medrilzam mengatakan bahwa pihaknya juga mengusulkan Sumbar sebagai daerah pilot project pengembangan satu data kebencanaan di Indonesia. Menurutnya, satu data kebencanaan yang terintegrasi dan valid penting sebagai dasar kebijakan.
"Rencananya, rehab rekon akan dimulai April 2026. Setelah masa tanggap darurat dan masa transisi berakhir," ungkapnya.
Tahapan tersebut diharapkan berjalan sistematis tanpa mencampuradukkan proses tanggap darurat dengan program pemulihan jangka menengah dan panjang.
Pertemuan juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana, penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan agar dampak sosial seperti peningkatan angka stunting dapat ditekan.
Baca juga: Kinerja Gubernur Mahyeldi dalam Penanganan Dampak Bencana Diapresiasi Menteri ESDM
Dengan sinergitas pusat dan daerah yang semakin kuat, Sumbar diharapkan tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga tampil sebagai provinsi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan. [*/adpsb]
