Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini ditegaskan saat Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
LHP tersebut mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dokumen penting ini dilaksanakan di Aula Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Selasa (10/2/2026).
Agenda tersebut sekaligus menjadi momentum dimulainya pemeriksaan pendahuluan atau entry meeting untuk pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran BPK RI Perwakilan Sumbar. Ia menilai, pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor negara bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital untuk menjaga kualitas belanja daerah agar tepat sasaran dan sesuai aturan.
"Pemerintah Kota Padang berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK. Ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ujar Maigus Nasir.
Selain menerima hasil pemeriksaan kepatuhan, Maigus juga menyatakan kesiapan jajarannya menghadapi pemeriksaan interim LKPD yang akan berlangsung maraton selama 33 hari ke depan. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif dan responsif.
Maigus meminta seluruh perangkat daerah untuk membuka akses data seluas-luasnya yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa dan menindaklanjuti setiap temuan awal dengan cepat. Hal ini demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi standar prestise pengelolaan keuangan daerah.
"Kami minta seluruh perangkat daerah untuk kooperatif, menyiapkan data yang dibutuhkan, serta menindaklanjuti setiap temuan secara cepat dan tepat. Jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan teknis pelaksanaan audit tersebut. Ia memaparkan bahwa pemeriksaan interim atas LKPD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 akan dimulai pada 11 Februari hingga 28 Maret 2026.
"Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kualitas laporan keuangan serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Kami mohon dukungan dari Pemerintah Kota Padang untuk kelancaran proses pemeriksaan," jelas Sudarminto.
Baca Juga: Jaga Transparansi, Pemko Padang Sambut Pemeriksaan BPK RI untuk Raih WTP
Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, di antaranya Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Isrin Ishak, serta Sekretaris Bappeda Novalino. Kehadiran para pejabat teras ini menyiratkan kekompakan eksekutif dan legislatif dalam mengawal uang rakyat. [*/hdp]
