Padang, Padangkita.com - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai tancap gas membangun ekosistem ekonomi terintegrasi berbasis religi. Tak lagi dipandang sebagai kegiatan musiman, pengelolaan haji dan umrah kini diarahkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi baru yang melibatkan sektor perbankan hingga pelaku UMKM lokal.
Langkah strategis ini dipertegas dalam pertemuan antara Kemenhaj Sumbar dengan jajaran pimpinan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-Bipih) di Padang, Rabu (31/12). Kolaborasi ini menjadi fondasi awal untuk menyinkronkan layanan keuangan dengan kebutuhan jemaah yang kian dinamis.
Transformasi Layanan Umrah Sepanjang Tahun Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, menekankan bahwa potensi ekonomi terbesar justru terletak pada ibadah umrah yang berlangsung sepanjang tahun. Berbeda dengan haji yang memiliki jadwal tetap, arus keberangkatan umrah dari Sumatera Barat menunjukkan tren yang sangat masif.
"Senin dan Rabu pekan depan saja, masing-masing ada 420 jemaah yang terbang langsung dari Padang ke Jeddah. Jika ditotal, potensi setahun bisa menembus lebih dari 50 ribu jemaah umrah," ungkap Rifki.
Besarnya angka ini, menurut Rifki, menuntut kehadiran negara yang lebih kuat, baik dalam hal pengawasan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) maupun pengelolaan dampak ekonominya. Selama ini, potensi tersebut dinilai belum terkelola dalam satu sistem yang utuh dan terlindungi.
Konsep 'Satu Pintu' di Asrama Haji Salah satu terobosan besar yang tengah dirancang adalah sentralisasi pemberangkatan umrah melalui UPT Asrama Haji Padang. Polanya akan menyerupai layanan haji reguler: jemaah menginap satu malam untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, imigrasi, hingga keberangkatan secara terkoordinasi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Imigrasi, dan Dinas Kesehatan. Semua memberikan lampu hijau. Jika ini terwujud, Asrama Haji akan 'hidup' setiap hari, bukan hanya saat musim haji saja,” tegasnya.
Melibatkan UMKM dalam Rantai Pasok Ibadah Selain layanan birokrasi, Kemenhaj Sumbar juga didorong pemerintah pusat untuk menghidupkan sektor UMKM dalam ekosistem ini. UMKM lokal diharapkan tidak hanya jadi penonton, tetapi menjadi penyedia utama kebutuhan jemaah, mulai dari koper, kain ihram, hingga produk makanan khas daerah untuk bekal di tanah suci.
Rifki memberikan ilustrasi sederhana namun berdampak besar. "Bayangkan jika satu jemaah saja membawa satu kilogram produk UMKM Sumbar ke tanah suci, dampaknya terhadap perputaran uang di daerah akan luar biasa. Kita ingin UMKM kita naik kelas melalui ekosistem ini," tambahnya.
Melalui sinergi solid antara Kemenhaj, perbankan, dan pelaku usaha, ekosistem ekonomi haji dan umrah di Sumatera Barat diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan ibadah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pascabencana yang sempat melanda wilayah tersebut. [*/hdp]
