Padang, Padangkita.com — Pemerintah Kota Padang (Pemko) bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang bergerak cepat dalam menangani dampak pascabencana hidrometeorologi. Sinergi ini diperkuat melalui pertemuan strategis antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan Kepala BWS Sumatera V, Naryo Widodo, di Kantor BWS Sumatera V, Selasa (30/12/2025).
Fokus utama pertemuan tersebut adalah percepatan rehabilitasi infrastruktur sungai dan sumber air baku yang rusak parah akibat bencana akhir November lalu. Fadly Amran menegaskan, langkah taktis sangat diperlukan mengingat kondisi cuaca yang masih dinamis dan risiko bencana susulan yang mengintai.
"Penanganan pascabencana ini sangat mendesak karena menyangkut keselamatan nyawa dan harta benda masyarakat. Kami meminta dukungan penuh BWS Sumatera V untuk percepatan perbaikan, terutama pada titik-titik kritis yang rawan jebol dan menimbulkan bencana susulan," ujar Fadly.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, memastikan pihaknya telah menyusun rencana aksi konkret. Berdasarkan pemetaan lapangan, BWS telah menetapkan sejumlah lokasi prioritas yang membutuhkan intervensi teknis segera.
Lokasi prioritas tersebut meliputi perbaikan alur Batang Kuranji dan Air Dingin, serta normalisasi kawasan yang terdampak banjir bandang parah di Batu Busuak dan Nanggalo.
Naryo menjelaskan, skema penanganan akan dibagi menjadi rehabilitasi pengamanan tebing sungai dan perbaikan intake (bangunan penangkap air) air baku yang vital bagi suplai air bersih warga.
"Sesuai arahan Pemerintah Pusat, penanganan darurat ini kami targetkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan ke depan. Kegiatan yang desain teknisnya sudah siap akan segera kami usulkan untuk eksekusi fisik," terang Naryo.
Sementara itu, untuk perbaikan jangka panjang yang membutuhkan studi lebih mendalam, Naryo menyebutkan akan dimasukkan dalam tahap perencanaan tahun anggaran 2026.
Namun, Naryo menggarisbawahi satu tantangan krusial di lapangan, yakni ketersediaan lahan (land clearing) di sepanjang bantaran sungai. Ia meminta bantuan Pemerintah Kota Padang untuk pendekatan persuasif kepada masyarakat agar proses konstruksi tidak terhambat masalah sosial.
"Penanganan bencana ini sifatnya mendesak (emergency). Untuk itu, dukungan dan pemahaman masyarakat terkait status lahan sangat kami butuhkan agar alat berat bisa bekerja maksimal dan kegiatan berjalan lancar tanpa kendala," pungkasnya.
Baca Juga: Kemen PUPR Rampungkan Pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen Batang Kuranji
Kolaborasi antara Pemko Padang dan BWS Sumatera V ini diharapkan mampu memulihkan rasa aman masyarakat sekaligus menjamin ketersediaan air bersih yang sempat terganggu akibat bencana. [*/hdp]
