Padang, Padangkita.com – Penanganan pascabencana banjir dan longsor di Kota Padang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kali ini, dukungan datang dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian HAM Republik Indonesia yang menyalurkan bantuan logistik untuk warga terdampak, pada Kamis (18/12/2025).
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Kerja Sama HAM Ditjen HAM, Harniati, dan diterima secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Kota Padang.
Dalam keterangannya, Harniati menekankan bahwa bantuan ini bukan sekadar sumbangan materi, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan hak-hak dasar warga negara tetap terlindungi meski dalam situasi darurat.
"Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Padang," ujar Harniati.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut baik atensi yang diberikan Ditjen HAM. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi warga yang sedang diuji musibah.
"Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen menyalurkan seluruh bantuan secara tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab, khususnya selama masa tanggap darurat ini," tegas Maigus Nasir.
Lebih jauh, Maigus memaparkan perkembangan penanganan pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Kota Padang saat ini tengah mengakselerasi penyediaan hunian yang layak sebagai pengganti rumah warga yang rusak berat maupun hanyut tersapu banjir.
"Saat ini kami tengah mengupayakan penyediaan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) sebanyak 500 unit bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat bencana. Sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara, sisanya akan menyusul," jelas Maigus membeberkan data terbaru.
Maigus menambahkan, pihaknya terus mengoordinasikan langkah-langkah pemulihan ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
Baca Juga: Gubernur Sumbar Minta Daerah Terdampak Bencana segera Bangun Huntara dan Huntap
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat dan infrastruktur di Kota Padang. [*/hdp]
