Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatukan langkah strategis guna mempercepat pemulihan kota pascabencana hidrometeorologi.
Komitmen ini dipertegas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada Sabtu (29/11/2025).
Langkah taktis ini diambil mengingat Kota Padang tengah menjalani masa status tanggap darurat bencana yang telah ditetapkan berlaku mulai 25 November hingga 8 Desember 2025.
Dalam periode krusial ini, seluruh sumber daya pemerintah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait dikerahkan secara maksimal. Fokus utama mencakup evakuasi warga, pembersihan material banjir dan longsor, distribusi logistik, hingga normalisasi layanan dasar publik.
Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa keselamatan nyawa dan kenyamanan warga adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Ia menuntut adanya kolaborasi solid lintas sektor agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Fadly merinci bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Lingkungan Hidup telah bergerak menyisir seluruh kecamatan. Tugas utama mereka adalah membersihkan sisa material bencana dan membuka kembali akses jalan umum yang sempat terputus akibat longsoran.
Namun, Fadly memberikan catatan khusus terkait akurasi data. Ia meminta pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, serta jumlah korban terdampak harus dilakukan secara valid dan terus diperbarui secara berkala.
Hal ini krusial agar bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar data di atas kertas.
Instruksi tersebut diperkuat oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Ia meminta para camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan untuk proaktif memantau wilayahnya.
Maigus menekankan agar tidak ada satu pun warga terdampak yang merasa terabaikan atau luput dari jangkauan bantuan pemerintah.
Dukungan penuh juga datang dari unsur militer dan kepolisian. Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal/Kodaeral) II Padang, Laksamana Pertama TNI Mulyadi, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Darurat Bencana. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat rantai komando dan koordinasi di lapangan.
Selain itu, Laksma Mulyadi menyoroti perlunya ketersediaan peta sebaran pengungsian yang akurat, kesiapan tenaga medis, serta dukungan generator set (genset) untuk wilayah-wilayah yang masih mengalami pemadaman listrik.
Senada dengan itu, Dandim 0312/Padang, Kolonel Inf Ferry Adianto, menyatakan kesiapan satuannya untuk fokus membuka akses menuju wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Pihaknya juga membantu mitigasi risiko guna menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem susulan.
Dari sisi keamanan, Kapolresta Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, melaporkan bahwa personel Polri telah disebar untuk membantu pembersihan material banjir sekaligus menjaga kelancaran jalur evakuasi. Patroli keamanan juga diperketat di kawasan rawan bencana dan permukiman kosong yang ditinggal mengungsi guna mencegah tindak kriminalitas.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memastikan dukungan legislatif terhadap upaya eksekutif. Ia menyatakan DPRD siap mengawal percepatan anggaran, khususnya Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mendanai kebutuhan mendesak penanganan bencana.
Sebagai acuan langkah ke depan, Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Minangkabau, Yudha Nugraha, memberikan gambaran kondisi cuaca terkini. Meskipun prediksi curah hujan harian diperkirakan melandai setelah 28 November 2025, potensi cuaca ekstrem lokal masih mungkin terjadi.
Baca Juga: Update Korban Bencana di Sumbar: 90 Orang Meninggal Dunia dan 86 Masih Dinyatakan Hilang
BMKG terus memperbarui peringatan dini dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan longsor susulan dalam beberapa hari ke depan. [*/hdp]
