Bukittinggi, Padangkita.com - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh di Grand Zuri Hotel Pekanbaru pada tanggal 23-24 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di wilayah Kota Payakumbuh.
FGD tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Sekretaris Daerah Rida Ananda, serta sejumlah kepala OPD terkait. Dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, hadir Kepala Kantor Cabang Bukittinggi, Iddial, beserta jajaran manajemen.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menunjukkan kepedulian luar biasa terhadap masyarakat pekerja rentan dengan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 pekerja rentan menggunakan dana pribadi. Program tersebut akan mulai berjalan pada Desember 2025 dengan total anggaran sekitar Rp16,8 juta per bulan.
Langkah tersebut mendapat apresiasi tinggi dari BPJS Ketenagakerjaan, mengingat kontribusi pribadi seorang kepala daerah untuk perlindungan sosial pekerja merupakan bentuk nyata kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif luar biasa dari Bapak Wali Kota Payakumbuh. Kepedulian beliau terhadap para pekerja rentan adalah contoh nyata bagaimana sinergi pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dapat mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek. Ini bukan hanya tentang angka kepesertaan, tetapi tentang memastikan pekerja kecil terlindungi dari risiko sosial ekonomi,” ujar Iddial, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi.
Iddial menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi siap memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh dalam memastikan validitas data penerima manfaat, agar bantuan dan perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.
FGD tersebut juga membahas berbagai strategi percepatan kepesertaan, termasuk rencana pembentukan Tim Kepatuhan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pendataan pekerja non-ASN, serta kerja sama dengan Baznas Kota Payakumbuh untuk membantu iuran pekerja rentan melalui dana zakat.
“BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Kami tidak hanya fokus pada kepesertaan, tetapi juga pada edukasi bahwa program ini bukan bantuan tunai, melainkan perlindungan dari risiko kerja seperti kecelakaan dan kematian,” jelas Iddial.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan 1.593 pekerja rentan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini juga akan mencakup unsur RT, RW, LPM, kader posyandu, serta anggota Korpri, sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami ingin seluruh masyarakat Payakumbuh, khususnya para pekerja rentan, merasa aman dan terlindungi saat bekerja. Dengan kolaborasi ini, kami yakin perlindungan ketenagakerjaan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat,”
tutup Iddial.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi Panggil 26 Perusahaan Terkait Kepatuhan
Kegiatan FGD ini menjadi bukti komitmen kuat BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi bersama Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan sosial di daerah. [*/hdp]
