Padang, Padangkita.com - Deputi Infrastruktur Dasar Kementerian Kooordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infraswil), Muhammad Rachmat Kaimuddin bersama Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, Senin (27/10/2025).
Peninjaun ini untuk memetakan permasalahan guna percepatan pelaksanaan pembangunan Flyover Panorama 1 (Sitinjau Lauik 1). Salah satu yang jadi sorotan adalah soal pembebasan lahan.
"Untuk pembebasan lahan, Alhamdulillah kita awasi terus. Dukungan semua pihak luar biasa, mulai dari masyarakat, camat, lurah dan wali nagari semuanya mendukung," kata Gubernur Mahyeldi.
Saat ini, lanjut dia, data-data perizinan lahan tengah disesuaikan dengan persyaratan yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN). Ia berharap, dalam waktu dekat ini bisa segera tuntas.
"Tadi kita juga berkoordinasi dengan Wakil Menteri ATR BPN untuk menyampaikan kondisi permasalahan di lapangan. Karena kita memang butuh bantuan dari pihak ATR BPN untuk percepatan perizinan lahan," kata Mahyeldi.
Ia mengakui, proses pembebasan lahan Flyover Sitinjau Lauik, sedikit molor.
"Penuntasan perizinan lahan ini memang sudah sedikit terlambat dari target sebelumnya, seharusnya awal Oktober ini sudah tuntas. Mudah-mudahan koordinasi ini berjalan baik dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar sesuai rencana," ungkap Mahyeldi.
Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, Muhammad Rachmat Kaimuddin menyampaikan guna percepatan pembangunan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan ATR/BPN, para tokoh adat, masyarakat setempat, serta pemerintah daerah.
"Kendati demikian, saat ini kami masih ada ‘PR’ untuk berkoordinasi lebih intensif dengan pihak ATR BPN setempat untuk perizinan lahan. Diharapkan, perizinan lahan ini bisa segera tuntas, agar teman-teman PU bisa segera mengakses lahan yang akan dibangun," kata Muhammad Rachmat.
Diketahui, total investasi pembangunan Flyover Panorama 1 (Sitinjau Lauik 1) sebesar Rp2,8 triliun, dan ditambah biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp562 miliar.
Sementara itu, total kebutuhan lahan seluas 18,7 hektare. Di mana, 8,6 hektare dari lahan yang akan digunakan berstatus hutan lindung. Untuk lingkup pekerjaan terdiri dari 2,8 kilometer jalan, yang terdiri dari 3 jembatan.
Jembatan 1 panjangnya lebih kurang 152 meter, kemudian jembatan 2 panjangnya lebih kurang 120 meter, dan jembatan 3 memiliki panjang rentang kurang lebih dari 100 meter.
Baca juga: Tak Hanya Flyover, Ini 5 Proyek Infrastruktur yang Diusulkan Gubernur Mahyeldi ke Menteri PU
Ikut meninjau bersama Gubernur, Kepala BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandy, Plt. Kadis BMCKTR Provinsi Sumbar, Dedi Rinaldi, Kadis Perkimtan Sumbar, Ahdiarsyah, dan Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar, Ria Wijayanti. [*/adpsb]
