Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang secara resmi menjalin kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Rencana Aksi Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 di Balai Kota Padang, Aia Pacah, Senin (27/10/2025).
Langkah ini disebut sebagai wujud nyata komitmen Pemko Padang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki tiga makna penting. Pertama, sebagai simbol sinergi antara Pemda dan lembaga pengawasan independen.
“Kedua, menjadi instrumen perbaikan kebijakan dan sistem antikorupsi, termasuk pembaruan dokumen dan SOP pemerintahan. Ketiga, memperkuat budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara agar nilai kejujuran tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas,” jelas Fadly.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Arif Ardianto, menyoroti bahwa efektivitas pengendalian korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada efisiensi pengelolaan anggaran dan ketepatan kebijakan publik.
“Ini menjadi tantangan bersama bagaimana kita dapat mengefektifkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujar Arif.
Ia menekankan, kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, BPKP turut mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Padang yang dinilai cukup baik dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat, terutama dalam peningkatan infrastruktur dasar dan sanitasi layak rumah tangga.
Kegiatan yang turut dihadiri jajaran pimpinan OPD Kota Padang ini akan ditindaklanjuti melalui mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Baca Juga: BPKP Sumbar Bantu Pemko Padang Tingkatkan Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting
“Kami ingin Kota Padang menjadi contoh daerah yang benar-benar menjalankan pemerintahan yang amanah, transparan, dan akuntabel,” tutup Fadly Amran. [*/hdp]
