Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2026. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 yang disampaikan kepada DPRD, terungkap adanya pemangkasan belanja daerah hingga Rp524,4 miliar akibat anjloknya dana transfer dari pemerintah pusat.
Nota pengantar R-APBD 2026 tersebut diserahkan secara resmi oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, di Gedung DPRD, Kompleks Balai Kota Air Pacah, Senin (13/10/2025).
Dalam pidatonya, Maigus Nasir memaparkan bahwa pendapatan transfer dari pusat mengalami penyesuaian signifikan, turun sebesar Rp345,8 miliar atau 18,4%, dari kesepakatan awal Rp1,87 triliun menjadi Rp1,53 triliun. Penurunan drastis ini secara langsung memaksa Pemko Padang untuk merasionalisasi belanja daerah.
"Belanja daerah yang semula dirancang sebesar Rp3,31 triliun, kini disesuaikan menjadi Rp2,79 triliun. Ini adalah konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat yang harus kita sikapi dengan cermat dan strategis," ujar Maigus Nasir di hadapan anggota dewan.
Strategi di Tengah Keterbatasan Anggaran
Meskipun menghadapi pemangkasan, Pemko Padang tetap berupaya menjaga momentum pembangunan. Salah satu strategi utamanya adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp1,12 triliun.
Selain itu, pemerintah akan mengandalkan pinjaman daerah sebesar Rp81 miliar untuk mendanai tiga proyek prioritas yang diyakini memiliki dampak ekonomi berganda (multiplier effect).
"Dana pinjaman ini akan kita fokuskan untuk revitalisasi Pasar Raya Padang, penataan kawasan Pantai Padang, dan pengembangan Kawasan Kota Tua. Tiga ikon ini adalah jantung ekonomi dan pariwisata kota," tegas Maigus.
Menurutnya, jika ketiga kawasan strategis tersebut berhasil ditata dengan baik, akan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Dengan dana transfer yang berkurang signifikan, kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat," tambahnya.
Komitmen Bersama Legislatif dan Eksekutif
Rapat paripurna yang dihadiri oleh para wakil ketua DPRD, Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, Sekretaris Daerah Tuanku Andre Algamar, jajaran kepala OPD, serta unsur Forkopimda ini berjalan lancar setelah kuorum dinyatakan terpenuhi.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyambut baik penyampaian R-APBD 2026 dan menyatakan komitmen lembaga legislatif untuk membahasnya secara mendalam dan tepat waktu.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah kota. Selanjutnya, DPRD melalui fraksi-fraksi dan komisi akan menelaah setiap pos anggaran secara detail. Tujuannya satu, yaitu menghasilkan APBD yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Padang," kata Muharlion.
Baca Juga: Dana Pusat Dipangkas Rp500 Miliar, Pemko dan DPRD Padang Rombak Ulang APBD 2026
Pembahasan R-APBD 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang dijadwalkan akan segera dimulai untuk mengejar target pengesahan sesuai jadwal yang diamanatkan undang-undang. [*/hdp]
