Padang, Padangkita.com — Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Padang menghadapi tantangan berat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Hal ini menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp500 miliar, sehingga memaksa dilakukannya penyesuaian besar terhadap prioritas pembangunan.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, membenarkan bahwa pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat berdampak langsung terhadap rencana belanja daerah. Ia menyebut, pemotongan pada pos yang telah terkonfirmasi saja sudah mencapai Rp328 miliar.
“Pemangkasan ini tentu memengaruhi berbagai program, baik belanja pegawai maupun belanja lainnya. Otomatis akan ada perubahan besar dalam struktur anggaran,” ujar Muharlion di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, Pemko dan DPRD kini sedang menyamakan persepsi agar penyusunan APBD 2026 tetap berjalan sesuai koridor hukum. Salah satu dampak yang sedang dikaji adalah penyesuaian alokasi belanja pegawai yang sebelumnya mencapai 45 persen dari total APBD.
Selain itu, alokasi anggaran infrastruktur yang diamanatkan pemerintah pusat minimal 40 persen juga menjadi perhatian serius. “Kami sedang menghitung mana yang paling prioritas agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal menyempit,” jelasnya.
Menghadapi situasi ini, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, sebelumnya telah mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk proaktif mencari peluang pendanaan langsung ke kementerian guna menutup celah pembiayaan.
Namun, Muharlion menilai upaya tersebut bukan perkara mudah, sebab sebagian besar alokasi dana kementerian telah memiliki peruntukan khusus.
“Peluangnya hanya bisa dijemput untuk program yang belum punya peruntukan ke daerah. Kami masih mencari formulanya agar OPD bisa lebih efektif,” ujarnya.
Untuk itu, Muharlion menegaskan ada dua langkah utama yang menjadi fokus bersama saat ini, yaitu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan belanja nonprioritas.
“Kerja kita berat tahun ini. Kita harus menyesuaikan angka-angka itu agar APBD tetap sehat dan program prioritas masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Baca Juga: Anggaran Kota Padang 2026 Disepakati Rp3,3 Triliun, Rencana Pinjaman Daerah Jadi Sorotan
Pembahasan Rancangan APBD 2026 saat ini tengah dimatangkan dan ditargetkan rampung untuk disahkan pada akhir November mendatang. [*/hdp]
