Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menjadi lokasi percontohan bagi puluhan calon pimpinan dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 58 peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan studi lapangan untuk mendalami praktik terbaik tata kelola pemerintahan di ibu kota Sumatera Barat ini.
Rombongan yang dipimpin oleh Shohibul Azmi Rivai dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bukittinggi ini disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Balai Kota Aie Pacah, Senin (29/9/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Maigus Nasir menegaskan komitmen Pemko Padang untuk menyukseskan studi lapangan tersebut. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi lokus kunjungan untuk memberikan pelayanan prima dan informasi yang dibutuhkan para peserta.
"Kami Kota Padang siap berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam berbagai bidang yang dibutuhkan peserta nantinya," ujar Maigus Nasir.
Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal untuk menggali ilmu terkait implementasi kebijakan dan manajemen pemerintahan, yang nantinya dapat diterapkan di daerah masing-masing.
Salah satu keunggulan yang akan dibagikan oleh Pemko Padang adalah keberhasilan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Menurut Maigus Nasir, inovasi ini merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Padang Amanah.
"Dengan digitalisasi yang dilakukan, maka proses pengawasan dan monitoring dapat dilakukan secara lebih efisien," jelasnya.
Digitalisasi ini menjadi kunci bagaimana Pemko Padang menjalankan roda pemerintahan secara transparan dan efektif, sebuah praktik yang menarik untuk dipelajari oleh para calon pemimpin dari daerah lain.
Baca Juga: Dukung Smart City, Pemko Padang Digitalisasi Administrasi Sekolah Lewat Aplikasi Srikandi
Studi lapangan yang diikuti oleh 58 peserta dan 10 pendamping ini diharapkan dapat menjadi jembatan transfer pengetahuan yang efektif, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. [*/hdp]
