Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Center for Prevention (MCP), kedua lembaga berkomitmen memitigasi risiko korupsi, terutama pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dinilai paling rawan.
Acara yang digelar di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (10/9/2025), ini menjadi forum untuk mengevaluasi dan memperkuat delapan area intervensi pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas adalah harga mati dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, integritas bukan hanya soal kejujuran individu, tetapi juga komitmen kolektif untuk menciptakan sistem yang akuntabel.
“Integritas bukan sekadar soal kejujuran, tetapi juga komitmen dan konsistensi. Jika proses administrasi saja amburadul, hal itu sudah membuka celah bagi penyimpangan,” ujar Fadly.
Ia menekankan pentingnya penguatan sistem, termasuk hal fundamental seperti digitalisasi dan pengarsipan dokumen. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan pemantauan kepatuhan di setiap perangkat daerah.
“Kota Padang harus menjadi contoh. Dengan memperkuat MCP, praktik koruptif akan sulit bergerak karena bisa terdeteksi sejak dini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I KPK, Harun Hidayat, mengungkapkan alasan sektor PBJ menjadi fokus utama. Menurut data KPK, sektor ini menjadi titik paling rentan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Risiko dan potensi penipuan atau fraud harus diminimalisir, khususnya di bidang PBJ yang menyumbang sekitar 70 persen kasus korupsi secara nasional. Proyek strategis, pokok-pokok pikiran DPRD, maupun hibah harus sesuai prosedur,” ungkap Harun.
Di sisi lain, Pemko Padang memiliki rekam jejak yang baik dalam pencegahan korupsi. Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kota Padang, Isrin Ishak, memaparkan bahwa pada tahun 2024, nilai MCP Kota Padang mencapai 94,99.
“Capaian itu menempatkan Padang di peringkat pertama se-Sumatra Barat dan kedua se-Sumatra. Untuk tahun 2025, kami menargetkan capaian terbaik ini bisa dipertahankan dengan memaksimalkan pengawasan di delapan area intervensi,” jelas Isrin.
Baca Juga: KPK "Uji" Integritas Pejabat Pemko Padang Cegah Korupsi
Rakor ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran terkait lainnya, menandakan komitmen bersama seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga integritas. [*/hdp]
