Padang, Padangkita.com - Program BPJS Kesehatan Gratis yang diluncurkan Pemerintah Kota Padang pada 5 Maret 2025 lalu masih menghadapi tantangan serius dalam hal sosialisasi dan jangkauan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara tegas menyoroti urgensi komunikasi yang lebih masif agar program ini dapat benar-benar dinikmati oleh warga yang memenuhi syarat.
Penekanan ini disampaikan Maigus Nasir saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyelenggaraan Program BPJS Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang di HW Hotel Padang, Rabu (18/6/2025).
"Hari Minggu kemarin saya menghadiri acara Subuh Mubarakah. Dalam kesempatan tersebut, masih banyak masyarakat yang bertanya kepada saya bagaimana cara mendapatkan BPJS Kesehatan Gratis. Ini menandakan bahwa komunikasi kita belum berjalan maksimal," ujar Maigus Nasir, mengungkapkan kegelisahannya.
Wawako berharap, FGD ini dapat menjadi forum untuk merumuskan langkah-langkah strategis demi penyampaian informasi yang lebih masif, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif dari jajaran paling bawah birokrasi.
"Untuk itu saya juga meminta camat, lurah, hingga RT dan RW agar aktif mendengar dan menindaklanjuti keluhan warga. Musyawarah Kelurahan (Muskel) perlu dilakukan sebagai sarana untuk menggali berbagai permasalahan masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Maigus Nasir mengungkapkan bahwa masih banyak kasus kesehatan yang belum tertangani secara tuntas di rumah sakit. Ironisnya, melalui Program Dokter Warga, ditemukan pula berbagai penyakit di tengah masyarakat yang belum mendapat penanganan layak, mengindikasikan adanya celah dalam sistem kesehatan yang ada.
"Permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan bukan tidak bisa diatasi. Kita hanya perlu perencanaan yang matang, sistem yang tertib, dan pelayanan yang ramah. Mari kita benahi Kota Padang dengan semangat Padang Melayani. Kita bangun kolaborasi dan sinergi agar berbagai permasalahan yang kita hadapi menemukan jalan keluarnya," pungkas Wawako, menyerukan semangat kebersamaan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, memaparkan beberapa kendala teknis yang masih menghambat optimalisasi program ini. Salah satunya adalah kasus masyarakat yang berdomisili di Kota Padang namun tidak memiliki administrasi kependudukan (Adminduk) Kota Padang.
"Peserta telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan Gratis, setelah dicek ke kelurahan untuk diterbitkan surat domisili yang bersangkutan terdaftar di Dukcapil daerah lain, dan permasalahan iuran BPJS yang menunggak," jelas dr. Srikurnia Yati. Permasalahan domisili ini menjadi krusial mengingat syarat kepesertaan yang terikat pada Adminduk lokal.
Baca Juga: Jaminan Kesehatan Investasi Generasi Emas 2045, 20 Ribu Warga Padang Nikmati BPJS Gratis
Melalui FGD ini, Dinas Kesehatan berharap dapat mengevaluasi efektivitas program sekaligus mencari solusi konkret dari berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Tujuannya jelas, agar Program BPJS Kesehatan Gratis dapat berjalan optimal dan benar-benar menjadi jaring pengaman kesehatan bagi seluruh warga Kota Padang yang membutuhkan. [*/hdp]
