Agam, Padangkita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung SKB Lasi, Canduang, Agam, Sumatera Barat, pada Selasa, 10 Juni 2025 lalu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan implementasi program prioritas nasional di bidang ketahanan gizi, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama, Plt. Kepala Balai Besar POM Hilda Murni, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Adib Al-Fikry, serta tokoh masyarakat setempat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, dalam paparannya menyampaikan pentingnya peran Badan Gizi Nasional dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia. Ia menekankan perlunya kolaborasi semua pihak untuk bersama-sama mengatasi tantangan ini.
"Pentingnya keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis menjadi penjamin kesehatan dan pertumbuhan anak serta mendukung ketahanan pangan dan pertanian lokal,” tutur Ade Rezki.
Ade juga mengungkapkan bahwa setelah sosialisasi ini, Kabupaten Agam telah memiliki tiga Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG). Ia berharap ke depannya akan lebih banyak SPPG yang terbangun di wilayah lain.
"Saat ini telah beroperasi sebanyak tiga SPPG di Kabupaten Agam, yang berlokasi di Lubuk Basung, Sungai Pua, dan Tilatang Kamang. Artinya, butuh lebih banyak SPPG agar dapat melayani total estimasi penerima manfaat," terang Ade.
Setiap SPPG dirancang untuk melayani 2.000 hingga 3.000 anak sekolah dari 10-18 sekolah/pesantren. Harapannya, dapur-dapur khusus program MBG dapat segera dibangun di setiap kelurahan, khususnya di Padang dan Bukittinggi.
Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Adib Al-Fikry, menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar pembagian makanan, tetapi merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan status gizi anak, mendukung proses belajar, serta menurunkan angka stunting dan malnutrisi.
“Dengan informasi yang jelas, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program, memastikan kualitas makanan yang diberikan, serta menanamkan nilai-nilai pentingnya pola makan sehat dalam keluarga,” ucap Adib.
Dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan program MBG. Adib juga mengajak masyarakat yang berminat menjadi mitra dalam program MBG untuk mengikuti alur kemitraan yang telah ditetapkan melalui portal resmi BGN di www.mitra.bgn.go.id tanpa pungutan biaya sama sekali.
“Harapan dengan diadakannya program makan bergizi gratis dapat meningkatkan akses makanan bergizi, peningkatan pengetahuan gizi, dan peningkatan pola makan sehat menuju Indonesia Emas di tahun 2045,” jelas Adib.
Program MBG memiliki tujuan mulia: memberikan akses makanan bergizi kepada anak usia sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Selain itu, program ini juga bertujuan menekan angka stunting dan gizi buruk, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memberdayakan pelaku usaha lokal.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat, baik dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sektor swasta, hingga masyarakat umum, dapat memahami fungsi dan peran Badan Gizi Nasional, serta turut mendukung program-program yang akan dijalankan,” harapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BBPOM, Hilda Murni, menyampaikan bahwa peningkatan edukasi gizi menjadi dasar penting dalam pembangunan kesehatan. Edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan seimbang dan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi balita, anak-anak, dan ibu hamil, serta perlunya penyuluhan yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran sentral dalam menjamin kualitas, keamanan, dan mutu produk makanan yang beredar di masyarakat. “Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (MBG), BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh makanan yang disediakan telah memenuhi standar keamanan pangan, bebas dari bahan berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” terang Hilda Murni.
Pengawasan ini dilakukan melalui pengujian laboratorium, sertifikasi produk, serta inspeksi lapangan secara berkala terhadap produsen maupun penyedia jasa makanan. BPOM juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga mutu produk pangan demi mendukung kesehatan masyarakat dan kesuksesan program-program nasional di bidang gizi dan kesehatan.
Hingga saat ini, beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) sebagai berikut:
* Kabupaten Pesisir Selatan: 3 SPPG
* Kabupaten Solok: 1 SPPG
* Kabupaten Agam: 3 SPPG
* Kabupaten Lima Puluh Kota: 1 SPPG
* Kabupaten Pasaman: 1 SPPG
* Kota Padang: 1 SPPG
* Kota Bukittinggi: 1 SPPG
* Kota Payakumbuh: 2 SPPG
* Kota Pariaman: 1 SPPG
