Padang, Padangkitacom - Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mendesak Wali Kota Padang Fadly Amran untuk segera mengambil langkah serius dan komprehensif dalam membenahi kawasan wisata Pantai Padang. Desakan ini muncul menyusul terus berulangnya keluhan masyarakat dan pengunjung terkait persoalan parkir liar dan pelayanan yang tidak ramah, yang dinilai sangat meresahkan.
“Pantai Padang ini ikon kota. Jadi tujuan wisata. Harusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman, bukan malah menjadi lokasi yang membuat pengunjung merasa dipaksa atau bahkan seperti diintimidasi,” ujar Rachmad Wijaya, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar).
Rachmad secara khusus menyoroti maraknya kejadian pemaksaan parkir yang kerap viral di media sosial. Ia mengungkapkan, tak sedikit pengunjung yang baru tiba langsung dipaksa membayar parkir, bahkan diarahkan untuk berbelanja atau makan di tempat tertentu yang ditunjuk oleh oknum tukang parkir. Kondisi ini membuat banyak pengunjung memilih membatalkan kunjungan karena merasa tidak nyaman.
“Ini jelas mencoreng citra pariwisata Kota Padang. Tidak boleh ada praktik pemaksaan parkir, apalagi sampai mengusir atau menolak pengunjung karena tidak mau mengikuti kemauan oknum tukang parkir,” tegas Ketua Umum Alumni SMAN 6 Padang ini.
Legislator dari Dapil Padang 5 (Padang Selatan dan Padang Timur) itu meminta agar sistem parkir di kawasan Pantai Padang diatur secara profesional dan transparan, dengan aturan yang jelas dan petugas yang terlatih. Menurutnya, tukang parkir seharusnya menjadi bagian dari pelayanan, bukan sebaliknya.
“Pengunjung harus bebas memilih tempat parkir, tidak boleh dipaksa, apalagi dengan intimidasi. Mereka datang untuk menikmati suasana pantai, bukan untuk merasa tertekan,” kata Rachmad.
Selain soal parkir, Rachmad juga menyoroti harga makanan dan minuman yang kerap dikeluhkan pengunjung karena dianggap lebih mahal dan tidak wajar. Ia mendorong agar Pemko Padang menetapkan standar harga yang adil dan terjangkau.
"Mungkin tidak semua yang melakukan ini. Tapi masih ada oknum-oknum yang curang. Harga makanan dan minuman harus masuk akal. Jangan sampai pengunjung merasa tertipu atau kapok datang karena harga yang tidak sepadan. Jika perlu, ada pengawasan harga dari dinas terkait dan sanksi bagi pelaku usaha yang curang,” tambahnya.
Untuk memastikan penegakan aturan, Rachmad mendesak Pemko Padang menempatkan personel pengawasan dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan di kawasan Pantai Padang secara rutin dan terkoordinasi. Hal ini penting agar semua tukang parkir dan pedagang merasa diawasi dan tidak berbuat sekehendak hati mereka.
Rachmad Wijaya menegaskan bahwa Pemko Padang harus memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan dan merusak pengalaman wisatawan, mengingat kejadian ini sudah berulang kali terjadi dan membuat wisatawan malas serta berkurang minatnya ke Pantai Padang. “Kalau kita serius ingin menjadikan Pantai Padang sebagai destinasi unggulan, maka pengelolaannya juga harus serius. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran,” sebutnya.
Pembenahan menyeluruh diharapkan dapat mengembalikan citra Pantai Padang sebagai destinasi wisata yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi semua pengunjung. [*/hdp]
