Padang, Padangkita.com - Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia (Wamenkop RI), Ferry Juliantono, pada Kamis (29/5/2025), melakukan kunjungan kerja strategis ke Kota Padang untuk meninjau langsung implementasi program Koperasi Merah Putih.
Kunjungan ini disambut hangat oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
Dalam agenda padatnya, Wamenkop Ferry Juliantono tidak hanya meninjau operasional Koperasi Merah Putih di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, namun juga secara resmi meluncurkan sekaligus membuka dialog percepatan musyawarah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Sumatera Barat.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan program ini berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan koperasi di daerah.
"Kami mengapresiasi kunjungan Bapak Wamenkop. Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat hadir dan peduli terhadap perkembangan koperasi di daerah. Semoga sinergi ini terus berlanjut dan memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Maigus dalam sambutannya.
Wamenkop Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pendirian Koperasi Merah Putih merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Program ini digagas langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi yang berbasis koperasi.
"Koperasi Merah Putih hadir sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi regulasi, pelatihan, hingga akses permodalan," tegas Ferry, menekankan komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan program ini.
Data terbaru menunjukkan progres signifikan. Hingga 28 Mei 2025, tercatat sebanyak 60.806 dari total 83.944 desa/kelurahan di seluruh Indonesia telah berhasil membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah menargetkan seluruh koperasi terbentuk sebelum peluncuran nasional pada 12 Juli 2025, yang bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.
Untuk memastikan operasional koperasi berjalan optimal, setiap Koperasi Merah Putih akan memperoleh modal awal sebesar Rp3 miliar. Modal ini didapatkan melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan skema pengembalian cicilan selama enam tahun. Pendanaan ini diharapkan menjadi stimulan kuat bagi koperasi untuk segera beroperasi dan memberikan dampak ekonomi.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjalankan tujuh unit usaha utama. Unit-unit usaha ini meliputi apotek, klinik, unit simpan pinjam, kantor koperasi, pengadaan sembako, pergudangan atau cold storage, dan logistik.
Ia juga menambahkan bahwa koperasi memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan usaha lain yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, serta jajaran OPD Pemprov Sumbar dan stakeholder terkait lainnya, menunjukkan dukungan multisektoral terhadap program Koperasi Merah Putih.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih dari Perspektif Ekonomi Politik
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian desa/kelurahan, membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia. [*/hdp]
