Padang, Padangkita.com – Di tengah maraknya pembahasan dan persiapan peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah proaktif untuk memastikan pelaksanaan di wilayahnya berjalan aman dan lancar.
Menyusul adanya laporan kasus keracunan terkait program serupa di sejumlah daerah lain, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara tegas meminta agar implementasi MBG di Kota Padang diawasi secara ketat oleh berbagai pihak.
Permintaan pengawasan ketat ini disampaikan Wawako Maigus Nasir saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG yang digelar di kediaman Wali Kota Padang, di Jalan A Yani Padang, pada Jumat (16/5/2025) kemarin.
Maigus Nasir menyatakan Pemerintah Kota Padang tidak ingin insiden keracunan makanan menimpa warganya yang menjadi sasaran program ini. “Kita tentunya tidak ingin di Padang mengalami itu (keracunan makanan),” ungkap Maigus Nasir.
Oleh karena itu, dalam Rakor tersebut, ia menekankan pentingnya pengawasan yang intensif serta pelibatan banyak pihak dalam setiap aspek pelaksanaan MBG. “Di pertemuan Rakor ini kita ingin adanya pengawasan ketat dari berbagai pihak, serta melibatkan banyak pihak,” tambahnya.
Pelibatan ini diharapkan datang dari berbagai pemangku kepentingan terkait, tidak hanya dari internal pemerintahan. Maigus Nasir secara spesifik menyebut perlunya partisipasi dari akademisi, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan seperti Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan Bulog, serta pusat studi global yang relevan.
“Mudah-mudahan dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak, insiden keracunan makanan tidak terjadi di Padang,” harap wawako.
Selain faktor kontaminasi bakteri yang kerap menjadi penyebab utama keracunan makanan, Wawako juga menyoroti aspek lain yang perlu diwaspadai, yakni kondisi spesifik anak yang mungkin memiliki alergi terhadap jenis makanan tertentu yang diberikan dalam program MBG.
“Selain karena faktor bakteri, kondisi anak yang alergi terhadap makanan yang diberikan juga dapat memicu keracunan,” ungkap Maigus Nasir.
Untuk mengantisipasi risiko alergi makanan, Wawako menilai penting untuk memiliki data detail mengenai kondisi kesehatan anak-anak penerima manfaat. Ia menginstruksikan agar pihak sekolah mendata anak yang memiliki riwayat penyakit atau alergi terhadap jenis makanan berisiko.
Data tersebut, lanjutnya, harus ditindaklanjuti oleh ahli gizi untuk menentukan jenis protein atau komponen makanan apa saja yang aman dan sesuai untuk diberikan kepada anak.
“Tidak seluruh anak sama kondisinya, karena itu sekolah akan mengecek data anak yang memiliki penyakit berisiko jenis makanan, data itu akan tindaklanjuti oleh ahli gizi, apa saja jenis protein yang diberikan kepada anak,” pungkas Maigus Nasir.
Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis ini direncanakan akan menjangkau total 286.770 warga Kota Padang. Rinciannya, sebanyak 211.384 penerima merupakan siswa sekolah, sementara 75.386 penerima lainnya adalah kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berusia antara 12 hingga 59 bulan.
Dari sisi pelaksanaan teknis, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional (SPPI BGN) Sumatera Barat menargetkan program MBG di Kota Padang dapat mulai bergulir pada tanggal 19 Mei 2025 mendatang. Rencananya, operasional perdana akan dimulai dengan mengaktifkan satu unit dapur terlebih dahulu.
Kepala Regional SPPI BGN Sumbar, Rahmad Ikhsan, kepada Diskominfo Padang menyebutkan bahwa dapur pertama yang ditargetkan beroperasi berada di lokasi Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur. "Mudah-mudahan di Padang akan berjalan tanggal 19 Mei, tapi ini tidak menutup kemungkinan diundur lagi untuk pelaksanaannya,” kata Rahmad Ikhsan.
Rahmad Ikhsan menegaskan bahwa secara kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang sebenarnya sudah menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan program MBG. Namun demikian, ia mengakui bahwa masih ada proses administrasi dari pusat yang sedang ditunggu.
Keterlambatan penyelesaian administrasi inilah yang menyebabkan jadwal pelaksanaan MBG di Padang mengalami penundaan. “Seharusnya, SPPG di Padang sudah dapat berjalan pada 5 Mei lalu. Akan tetapi belum selesainya administrasi mengakibatkan terundurnya pelaksanaan MBG di Padang,” jelasnya.
Dengan demikian, fokus panitia saat ini adalah agar dapur di Parak Karakah bisa mulai beroperasi sesuai target 19 Mei nanti. “Kita harapkan yang di Parak Karakah dapat berjalan tanggal 19 Mei nanti,” harapnya.
Apabila program MBG di Kubu Dalam Parak Karakah berhasil dimulai sesuai rencana pada 19 Mei, diperkirakan sebanyak 3.487 orang di wilayah tersebut akan merasakan manfaat program nasional ini. Data yang dilansir oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang menunjukkan, dari jumlah tersebut, 3.365 penerima adalah anak sekolah, dan 122 sisanya adalah ibu hamil dan ibu menyusui.
Kesiapan infrastruktur di dapur Kubu Dalam Parak Karakah sendiri dilaporkan sudah memadai. Dapur tersebut telah dibangun oleh mitra BGN, dan pihak SPPG yang akan bertugas telah ditunjuk. Bahkan, dapur dan kelengkapannya telah diverifikasi kelayakannya oleh BGN serta Dinas Kesehatan Kota Padang.
Baca Juga: Pemko Padang Bentuk Satgas untuk Sukseskan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
"Termasuk alat kelengkapan untuk memasak dan lainnya, semua telah siap," ujar Rahmad Ikhsan, menambahkan bahwa satu-satunya hal yang masih ditunggu adalah penerbitan virtual account dari pusat. [*/hdp]
