Padang, Padangkita.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pelayanan Pertanahan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) pada Senin (28/4/2025).
Rakor ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai isu strategis pertanahan di Ranah Minang.
Acara Rakor tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Anggota DPR RI Andre Rosiade, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kepala BPN Wilayah Sumbar Teddi Guspriadi, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumbar beserta Kepala BPN kabupaten/kota, dan unsur terkait lainnya. Wali Kota Padang, Fadly Amran, juga turut hadir dalam pertemuan ini.
Dalam keterangannya usai Rakor, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan utama untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar.
"Rakor ini adalah momentum penting untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam penyelesaian persoalan pertanahan di Sumatera Barat," ujar Nusron Wahid.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama dalam Rakor, meliputi percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian kasus sengketa pertanahan yang kompleks, pelaksanaan reforma agraria, penanganan masalah tumpang tindih lahan, hingga penindakan tegas terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terbukti tidak memenuhi kewajiban pembangunan plasma untuk masyarakat sekitar.
Selain membahas isu-isu tersebut, Nusron Wahid juga secara khusus menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh pemerintah daerah.
Percepatan pengusulan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dari daerah juga menjadi prioritas, seiring dengan upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset keagamaan.
Pada kesempatan Rakor ini, Wali Kota Padang Fadly Amran memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang kuat di kalangan masyarakat Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Aspirasi tersebut terkait dengan percepatan proses redistribusi Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Koto Tangah.
Fadly Amran mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut telah menunjukkan inisiatif dan persiapan yang matang dalam proses redistribusi tanah ini, bahkan telah berjalan selama setahun terakhir. Persiapan ini mencakup inventarisasi data rinci terkait Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) di lokasi tersebut.
Namun, munculnya informasi mengenai adanya refocusing anggaran di tingkat pusat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dan pemerintah daerah mengenai kelanjutan proses redistribusi tanah yang sangat mereka harapkan.
"Masyarakat sudah sangat proaktif menyiapkan DIP4T dan berharap proses redistribusi ini dapat segera berlanjut tanpa hambatan. Kami tentu berharap banyak kepada Pak Menteri, semoga dengan perhatian dari Kementerian ATR/BPN, proses redistribusi ini bisa terealisasi tahun ini demi kepastian bagi warga Koto Tangah," tutur Fadly Amran penuh harap.
Baca Juga: Andre Rosiade dan Menteri Nusron Wahid segera Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Tanah Ulayat
Rakor Penguatan Pelayanan Pertanahan ini diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mempercepat berbagai program strategis pertanahan di Sumatera Barat. Muaranya adalah terwujudnya kepastian hukum atas hak-hak tanah masyarakat serta terciptanya keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan di seluruh wilayah provinsi. [*/hdp]
