Padang, Padangkita.com - Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Maigus Nasir terus bekerja dengan langsung turun ke lapangan.
Salah satu yang mendapat perhatiannya adalah kondisi aliran Batang Maransi yang kerap meluap dan menyebabkan banjir di kawasan Kelurahan Air Pacah hingga Dadok Tunggul Hitam.
Menurut Maigus, pengendalian banjir menjadi salah satu prioritas utama dalam program 100 hari kerjanya bersama Wali Kota Fadly Amran. Menurut dia, penanganan banjir ini juga merupakan arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran yang saat ini masih mengikuti retret di Akmil Magelang.
Maigus menyebutkan, Wako Fadly telah menekankan pentingnya solusi jangka panjang terhadap permasalahan banjir di ibu kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
"Kemarin kita sudah video call dengan Pak Wali. Sesuai arahan beliau, pengendalian banjir merupakan salah satu prioritas program unggulan. Kami siap menangani persoalan ini secepatnya," ujar Maigus saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Minggu (23/2/2025).
Maigus menjelaskan bahwa banjir di Kota Padang terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang menghambat aliran air. Kemudian, kurangnya daerah resapan air sehingga air hujan tidak terserap dengan baik.
Selain itu, juga ada kontribusi perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai, yang menyebabkan penyumbatan aliran air. Dan, juga disebabkan perubahan tata guna lahan yang mengurangi kapasitas daerah tangkapan air.
"Penyebab banjir di Kota Padang dipengaruhi belum optimalnya aliran dari lima sungai besar yang ada. Dengan dukungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang dan Dinas PSDA Sumbar, kita berharap dapat melakukan normalisasi secara bertahap," ungkapnya.
Langkah strategis yang akan dilakukan Pemko Padang, lanjut dia, adalah normalisasi dan pengerukan Batang Maransi yang sering meluap dan menyebabkan banjir di kawasan Kelurahan Air Pacah dan Dadok Tunggul Hitam.
"Pengerukan dan pelebaran sungai menjadi solusi utama. Jika ini bisa kita lakukan, Insya Allah dalam tiga hingga empat tahun ke depan kawasan ini bisa terbebas dari banjir," kata Maigus.
Menurut dia, langkah ini memang membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Dinas PSDA Sumbar, dan pemerintah daerah.
[*/pkt]
