Padang, Padangkita.com - Semangat untuk mewujudkan efisiensi dalam tata niaga pupuk bersubsidi terus bergulir seiring dengan rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No 6 Tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai bahwa langkah ini menjadi momentum penting untuk menata kembali sistem penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan meringankan beban petani.
Alex Indra Lukman mengungkapkan keprihatinannya terhadap sistem penyaluran pupuk bersubsidi saat ini yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
Menurutnya, sistem ini justru mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk yang merupakan faktor produksi krusial dalam pertanian.
“Hari ini, penyaluran pupuk bersubsidi diserahkan ke pasar. Mekanisme ini, akan membuat petani sulit dan rumit untuk mendapatkan faktor produksi tersebut,” ujar Alex dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (20/2/2025).
Untuk mengatasi permasalahan ini dan sekaligus mewujudkan semangat efisiensi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang selaras dengan Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan, Alex mengusulkan solusi yang cukup strategis.
Ia mendorong agar Badan Urusan Logistik (Bulog) dapat berperan sebagai distributor utama, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ujung tombak pengecer pupuk bersubsidi langsung ke petani.
“Bulog itu, penugasannya menyerap hasil panen petani. Karena menyerap, artinya di setiap musim panen. Pada musim tanam, Bulog tentu bisa diajak untuk ikut berperan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi,” jelas Alex.
Ia melihat bahwa Bulog memiliki infrastruktur dan jaringan yang memadai untuk mendistribusikan pupuk hingga ke pelosok daerah.
Selain Bulog, Alex juga menekankan peran penting BUMDes sebagai pengecer di tingkat desa.
Menurutnya, keberadaan BUMDes yang telah banyak dibentuk dengan memanfaatkan Dana Desa dapat dioptimalkan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi langsung kepada petani di wilayah masing-masing.
“Pemerintah tak perlu khawatir dengan tuduhan melakukan monopoli. Pupuk ini, harganya disubsidi negara, maka hak negara untuk mengatur, bagaimana cara mendistribusikannya,” tegas Alex.
Ia berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam tata niaga pupuk bersubsidi justru diperlukan untuk memastikan tujuan subsidi tercapai, yaitu membantu petani dan menjaga ketahanan pangan.
“Kalau barang tidak bersubsidi yang diatur sedemikian rupa tata niaganya, itu bisa jadi monopoli namanya,” imbuh politisi PDI Perjuangan asal Sumatera Barat ini.
Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang tengah disiapkan ini memang bertujuan mulia, yakni menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi yang tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima. Adapun jenis pupuk yang termasuk dalam program subsidi ini meliputi Urea, Pupuk NPK, Pupuk organik, Pupuk SP 36, dan Pupuk ZA.
Sebelumnya, sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang mengandalkan mekanisme pasar dinilai kurang efektif dan justru membebani petani.
Alex menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengakhiri praktik perdagangan pada barang-barang yang disubsidi oleh uang rakyat.
“Sudah seharusnya, pemerintah tidak lagi membiarkan praktek dagang terjadi untuk barang yang disubsidi oleh pajak rakyat,” pungkasnya.
Baca Juga: DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran
Dengan penataan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih terstruktur dan melibatkan Bulog serta BUMDes, diharapkan semangat efisiensi dan tujuan subsidi pupuk dapat tercapai secara optimal, sehingga petani semakin terbantu dan ketahanan pangan nasional semakin solid. [*/hdp]
