Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengikuti Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI di Auditorium Istana Gubernuran, Senin (17/2/2025). Dalam kesempatan itu, Mahyeldi kembali menegaskan komitmen dan dukungan Pemprov Sumbar terhadap pelaksanaan program reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan di Sumbar.
Hadir Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam didampingi Wakil Ketua II DPD RI, Bahar Bausan, Anggota DPD RI asal Sumbar, Irman Gusman, serta Anggota Komite I bersama Staf DPD RI lainnya. Ada pula jajaran Forkopimda Sumbar, Kepala Kanwil ATR/BPN Sumbar, Teddi Guspriadi, utusan LKAAM Sumbar, dan unsur OPD terkait.
"Tahun ini adalah tahun kedelapan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Sumbar. Melalui gugus tugas inilah, segala sekat antarinstansi bisa dihilangkan, sehingga muncul kolaborasi dan sinergitas dalam mendukung program reforma agraria di Sumbar," kata Mahyeldi dalam sambutannya.
Dalam perjalanannya, lanjut Mahyeldi, program reforma agraria di Sumbar telah meningkatkan bidang tanah terdaftar hingga 40 persen, dan melalui redistribusi tanah sudah 42.542 bidang tanah yang diserahkan kepada masyarakat, serta berbagai capaian lainnya. Namun demikian, ia menyadari bahwa pelaksanaan program reforma agraria di Sumbar masih menyisakan ragam pekerjaan rumah.
"Selain masalah legalisasi aset dan konflik lahan, masalah lain ialah terkait pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat, yang merupakan salah satu karakteristik kearifan lokal di Minangkabau yang tentu perlu difasilitasi dari segi aturannya," kata Mahyeldi.
Namun demikian, Mahyeldi menegaskan kembali bahwa komitmen Pemprov Sumbar sangat tinggi dalam mendukung dan menyukseskan program reforma agraria. Apalagi, program ini juga sangat sejalan dengan program unggulan (progul) Sumbar dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.
Baca juga: Mahyeldi Minta Kantor Pertanahan Jemput Bola Urus Sertifikat 10.100,96 Hektare Lahan Hutan
"Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kunjungan dan rapat kerja yang dilakukan Komite I DPD RI di Sumbar kali ini, dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Sumbar. Semoga melalui kunjungan ini, program reforma agraria di Sumbar semakin menunjukkan manfaat yang luas bagi masyarakat," pungkas Mahyeldi.
[*/adpsb]
