Padang, Padangkita.com – Pemerintah tengah mengencangkan ikat pinggang melakukan efisiensi anggaran, khususnya yang bersumber dari APBN. Salah satu yang paling banyak dipangkas adalah anggaran infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Terkait dengan efisiensi APBN yang merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto ini, tentu saja juga berdampak pada pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat (Sumbar). Sejauh ini, Sumbar sendiri telah mengusulkan sejumlah proyek infrastruktur.
Sebagaimana telah diberitakan Padangkita.com, ada sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun di Sumatera Barat (Sumbar), direncanakan mulai tahun ini hingga lima tahun ke depan. Nilai total sejumlah proyek skala besar ini dapat mencapai Rp10 triliun, bahkan bisa lebih.
Baca juga: Deretan Proyek Infrastruktur yang akan Dibangun di Sumbar, Nilai Investasi bisa Capai Rp10 Triliun
Beberapa proyek di antaranya telah melewati sejumlah proses atau tahapan, seperti Flyover Sitinjau Lauik dan kelanjutan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Seksi Sicincin-Bukittinggi.
Sementara itu, satu proyek dalam proses sosialisasi, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak. Kemudian, dua proyek lagi, yakni dua flyover di persimpangan Jl Bypass di Kota Padang baru masuk tahap pengusulan dan akan dilanjutkan dengan pengkajian teknis di Kementerian PU.
Bagaimana kelanjutan proyek infrastruktur yang bernilai triliunan di Ranah Minang ini?
Dalam situs resminya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan terus berkomitmen menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran.
"Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien," ungkap Dody dalam keterangannya di situs Kementerian PU, dikutip Selasa (11/2/2025).
Sebagai bagian dari strategi pendanaan kreatif, Kementerian PU telah menetapkan target pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU pada periode 2025–2029 senilai Rp544,48 triliun.
Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek permukiman. Dengan keterlibatan sektor swasta, diharapkan proyek-proyek tersebut dapat terealisasi dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.
Melalui KPBU, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat.
Dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan.
Salah satu sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
"KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global," terang Dody.
Dengan terbukanya peluang investasi dan upaya peningkatan pendanaan, diharapkan sektor infrastruktur di Indonesia semakin berkembang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Nah, jika mengacu pada penegasan Kementerian PU, tentu saja semestinya pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar tetap akan berprogres. Setidaknya untuk pembangunan infrastruktur yang skala pembiayaannya besar. Sebab, proyek-proyek tersebut memang dirancang dibiayai dengan skema KPBU.
Apalagi, Bank Nagari sebegai bank daerah juga sudah menyampaikan keinginan dan kesanggupan untuk ikut dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari Gusti Candra menyatakan, Bank Nagari memang sangat berkeinginan ikut dalam pembiayaan infrastruktur skema KPBU, khususnya untuk proyek yang di Sumbar.
Baca juga: Serius Ingin Ikut Biayai Flyover Sitinjau Lauik, Ini Pengalaman Bank Nagari di Proyek-proyek Besar
Menurut Gusti Candra, Bank Nagari tak hanya punya kemampuan sendiri, tetapi juga dapat melibatkan sindikasi BPD se-Indonesia yang sanggup membiayai proyek infrastruktur hingga triliunan. Ia menegaskan, Bank Nagari dan sindikasi BPD sudah berpengalaman ikut pembiayaan infrastruktur skala besar, salah satunya dalam pembangunan jalan tol.
“Bagi kami, ikut pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur di Sumbar bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga kebanggaan,” kata Gusti Candra dalam jumpa pers di Padang belum lama ini.
[*/pkt]
