Pariaman, Padangkita.com - Seluruh pihak diminta agar lebih aktif menjaga stabilitas keamanan menjelang tiga pekan Pilkada Serentak tahun 2024. Sebab, sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas pelaksanaan Pilkada akan berdampak pada stabilitas perekonomian nasional.
Hal itu disampaikan Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy saat menutup Rapat Koordinator (Rakor) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar yang mengusung Tema "Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024", di Aula Balai Kota Pariaman, Senin (5/11/2024).
"Jelas rakor ini sangat penting untuk kita ikuti, sebab lebih kurang tiga minggu lagi Pilkada Serentak akan berlangsung. Terlebih, beberapa daerah sudah melaksanakan debat, di mana eskalasi dan tensi Pilkada semakin meningkat," ujar Audy dalam sambutannya.
Audy menyebutkan, di Sumbar sendiri telah dipetakan sejumlah daerah dengan potensi kerawanan pelanggaran Pilkada. Termasuk di dalamnya potensi terjadinya gesekan, pelanggaran kampanye, pelanggaran netralitas ASN, hingga potensi praktik politik uang atau money politics.
"Oleh karena itu, setiap unsur di provinsi dan kabupaten/kota harus semakin meningkatkan peran masing-masing dalam menjaga stabilitas Pilkada. Sebagaimana harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, stabilitas Pilkada erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi. Menjaga Pilkada di Sumbar yang mengusung tagline Pilkada Badunsanak, sama halnya dengan menjaga Pilkada secara nasional," ujarnya.
Audy juga secara khusus menyoroti potensi kerawanan praktik politik uang dan pelanggaran netralitas ASN di sejumlah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada. Terlebih, sebagian besar daerah tersebut saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj), Pejabat Sementara (Pjs), atau Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Wali Kota.
"Ada daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang relatif sedikit, di mana potensi money politics-nya tinggi. Selain itu, ada daerah di mana petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kotanya sama-sama maju, hingga Sekdanya juga ada yang maju. Ini tentu daerah unik yang mendapat sorotan lebih. Netralitas ASN-nya juga sangat diuji," ujarnya lagi.
Baca juga: 'BPKH Hajj Run 2024' di Sumbar, Plt Gubernur Audy Bangga Masyarakat Antusias Mengikuti
Rakor sendiri juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antarkepala daerah di Sumbar untuk menjaga stabilitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Setelah menandatangani kesepakatan, tentu saja kepekaan kita terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan Pilkada perlu lebih ditingkatkan," kata Audy.
[*/adpsb]
