Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan bahwa pemerataan rumah sakit (RS) sangat penting untuk memastikan kualitas layanan kesehatan jadi lebih setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu disampaikannya merespons program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan rumah sakit (RS) di daerah terpencil. Edy menyoroti beberapa isu krusial terkait akses dan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
“Selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah 3T. Kita perlu memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan kualitas kesehatan yang sama,” papar Eddy dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (27/10/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan mengingatkan, dalam UU No. 17/2023 sudah terdapat peta jalan untuk penataan ekosistem kesehatan di Tanah Air. Mulai dari promotif hingga kuratif diatur dalam payung hukum tersebut.
Ia juga menggarisbawahi perlunya pemerataan paket kesehatan yang mencakup alat medis, sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang terampil, standar operasional, dan sarana pendukung lainnya.
“Pemerataan ini penting agar setiap daerah, terutama yang terpencil, dapat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” sebut Edy.
“Paket layanan kesehatan ini tidak bisa diberikan terpisah. Contohnya pemberian alat kesehatan harus sepaket dengan dokter dan tenaga kesehatan yang mengoperasikan,” ia menambahkan.
Di sisi lain, Edy menilai, pemenuhan tenaga kesehatan dan dokter masih belum terjadi di Indonesia. Pasalnya, masih ada ketimpangan antara jumlah tenaga kesehatan dengan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemenuhan tenaga kesehatan dan dokter tidak hanya soal jumlah tapi juga kualitas.
“Kemampuannya dan cara menghadapi pasien itu harus sama antara di kota dan daerah. Dokter dan nakesnya harus sama-sama berkualitas,” tutur Legislator dari Dapil Jawa Tengah III.
Lebih lanjut, Edy menekankan bahwa tidak seharusnya ada masyarakat miskin yang sakit tapi kesulitan dalam membiayai pengobatan.
“Kita harus memperlakukan masyarakat miskin dengan baik dan memberikan dukungan penuh agar mereka tidak terpinggirkan dalam hal akses kesehatan,” jelasnya.
Akses kesehatan yang sulit kerap menambah beban biaya bagi masyarakat. Ini juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Edy juga mengingatkan bahwa untuk mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: BURT DPR Minta PT Jasindo Update Data Peserta Jamkestama
“Tidak boleh ada ego sektoral. Semua pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan merata. Hanya dengan kerja sama yang solid, kita bisa mencapai tujuan ini,” pungkasnya.
[*/pkt]
