"BEKERJA keras. Lakukan yang terbaik. Simpan kata-katamu, jangan terlalu sombong. Percayalah kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan pernah melupakan teman." (Harry S. Truman)
"Sendiri-sendiri kita bisa melakukan begitu sedikit, bersama-sama (berkolaborasi) kita bisa melakukan begitu banyak." (Helen Keller)
Pidato perdana Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024 ketika acara resmi pelantikan sebagai Presiden RI ke-8 periode tahun 2024 - 2029 sangat berkualitas, bernas, dan inspiratif. Penulis mencatat sekitar 80% isi pidato Prabowo bernuansa "Pro Kedaulatan Rakyat".
Materi pidato dimaksud merambah segala sektor antara lain ekonomi, politik, hukum, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan.
Ketika menyimak pidato Presiden Prabowo, penulis seolah-olah terbawa membaca ulang buku karya Prabowo, "Paradoks Indonesia". Selain itu, buku fenomenal "Kredit Rakyat di Masa Depresi" yang ditulis oleh ayahnya Soemitro Djojohadikusumo (LP3ES 1989).
Tampak jelas sosok Prabowo sejatinya. Telah berhasil kembali membakar "harapan" rakyat yang cenderung meredup sebagai seorang "Intelektual Militer" atau "Militer Intelektual" yang memiliki literasi yang luas. Peristiwa ini dengan sendirinya membenarkan pendapat Gus Dur, "Banyak hal yang menunjukkan bahwa Prabowo ikhlas betul kepada rakyat Indonesia."
Penulis terinspirasi meneropong dari sudut yang lebih sempit yakni Sumatera Barat (Sumbar) dan Minangkabau. Dalam konteks pembangunan Sumbar, penting untuk menyelaraskan posisi Sumbar dalam arah kebijakan nasional era Presiden Prabowo. Hal ini tidak terlalu sulit karena nuansa pidato Presiden Prabowo hampir 100% sejalan dengan gerak jiwa khususnya masyarakat Sumbar dan umumnya Minangkabau.
Tinggal sekarang mengefektifkan Strategi Kolaborasi Politik (SKP) yang juga bukan hal baru bagi Sumbar. Namun sayangnya selama ini hanya bersifat insidentil tanpa rencana. Bahkan belum pernah penulis menemukan kajian akademis tentang SKP untuk Sumbar.
Sekilas Perspektif SKP
Selain meningkatkan efisiensi, manfaat SKP dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dapat dilihat dalam inovasi layanan publik. Ketika berbagai pihak bekerja sama, muncul ide-ide baru yang dapat diterapkan untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat.
Teori SKP adalah teori yang menjelaskan proses kerja sama antara berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah publik. Teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum dan abstraksi yang dihasilkan dari mengamati fenomena individu atau entitas yang bekerja sama.
Menurut pandangan Grey (1989), kolaborasi melibatkan beberapa komponen: Pertama, saling ketergantungan; Kedua, penyatuan pemikiran secara konstruktif untuk mencapai solusi; Ketiga, joint ownership of decisions (keputusan bersama semua aktor); Keempat, tanggung jawab bersama.
Jadi, SKP dilakukan karena ada masalah yang tidak bisa dihadapi oleh satu institusi saja. Proses SKP yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara.
Program pembangunan hanya bisa dicapai dengan SKP merangkul Pemerintah Pusat. Kendala yang dihadapi bisa bersifat politis, teknis, dan budget yang terbatas.
SKP dalam konteks tulisan ini terdiri dari dua bentuk strategi, yakni:
Pertama, SKP "Manjuluak" yang merupakan bentuk SKP dalam pembangunan Sumbar dengan memanfaatkan kekuatan lobby melalui tokoh-tokoh Minangkabau yang berpengaruh dan memegang posisi penting dalam institusi terkait di pusat dan luar negeri.
Kedua, SKP "Maelo" yang bersifat personal merupakan mengorbitkan karier SDM Sumbar/Minangkabau yang berkualitas dan potensial dengan tetap mengedepankan objektivitas.
Perlu diketahui, khusus bagi generasi muda prestasi hebat orang Minang dalam segala bidang akan memupuk "Minang Pride" yang bermuara menjadi inspirasi yang utuh untuk menempuh trajektori yang sama.
Dalam hal SKP "Maelo" mengingatkan penulis petuah bijak senior Dr. Romeo Rissal Pandjialam, seorang pakar Human Resource Development (HRD). Menurut Pandjialam, SKP "Maelo" sudah sesuai dengan naluri manusia yang normal, namun sebaiknya tetap mengedepankan objektivitas karena dapat merusak sistem organisasi institusi yang sudah berjalan dengan baik.
SKP "Manjuluak" oleh Pemda Sumbar ke Pemerintah Pusat adalah bagian dari SKP yang mestinya diformulasikan dengan baik sehingga dapat dibuat tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian dapat pula dilakukan tahapan Identifikasi, Pengukuran, Pengawasan, dan Pengendalian dengan lebih terorganisir.
Success Story Pembangunan Sumbar dari Perspektif SKP
Sumbar cukup beruntung, dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo, setidaknya tercatat 8 orang putra terbaik Sumbar/Minangkabau (6,5%) sebagai Menteri/Lembaga Setingkat Menteri/Wakil Menteri.
Sedangkan SDM Sumbar/Minangkabau di institusi negara dan BUMN cukup banyak dengan berbagai posisi strategis. Prestasi gemilang ini kembali berulang dari berbagai periode pemerintahan masa lalu. Posisi bargaining position Sumbar di Pusat cukup kuat dan diperhitungkan.
Dengan demikian, pada era Presiden Prabowo sangat kondusif SKP "Manjuluak" dilaksanakan secara serius di Sumbar. Meskipun pada masa lalu mengalami pasang surut, bahkan adakalanya terjadi periode konsisten "surut" terus menerus.
Dalam hal ini nasib Sumbar tergantung pada kualitas gubernurnya. Gubernur Sumbar harus visioner, berani, dan mampu memanfaatkan SDM Sumbar/Minangkabau yang berpengaruh dan memiliki posisi penting di Pusat dan Internasional. Makanya SKP perlu untuk diformulasikan dengan terukur sehingga akan tertuang sebagai Program Kerja Pemda Sumbar.
Pada dasarnya SKP "Manjuluak" di Sumbar bersifat top-down dari Gubernur, sedangkan komponen masyarakat bersifat supporting, dengan success stror :
(1). Proyek Pembangunan Kelok Sembilan, sebuah hasil SKP "Manjuluak" ke Pemerintah Pusat melalui Tokoh Minang berpengaruh Taufiq Kiemas Dt. Basa Batuah. Proyek ini mulai tahun 2003 ketika Gubernur Sumbar Zainal Bakar dengan investasi sekitar Rp580,8 miliar, yang dilaksanakan dalam 2 tahap pembangunan dan membutuhkan kurun waktu 10 tahun hingga penyelesaian. Kelok Sembilan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Oktober 2013.
(2). Pembangunan Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, atas inisiatif Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi Dt. Rajo Nan Sati. Proses pembangunan 2006 - 2014 dengan biaya sekitar Rp330 miliar. Konon pembangunan masjid ini juga merupakan hasil SKP "Manjuluak" antara lain melalui peranan urang sumando Jusuf Kalla dan Presiden SBY sendiri.
(3). Pembangunan Kawasan Pariwisata Mandeh, lebih dari inisiatif Pemerintah Pusat melalui akademisi, aktivis kondang, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.
(4). Pembangunan Sitinjau Lauik, sebuah SKP yang dimotori oleh antara lain tokoh politisi muda yang visioner dan energik Andre Rosiade.
(5). Khusus dalam bidang ekonomi, upaya serius untuk tidak terjebak dalam gurita ekonomi liberal telah dibangun Minang Mart yang dimotori oleh Dony Oskaria. Sebelumnya pada tahun 2011/12 sudah dirintis membangun 7 buah Syariah Mart yang diinisiasi oleh Dr. Romeo Rissal Pandjialam Cs.
Alhamdulillah, komitmen ini masih kukuh dipegang Pemda, MUI, LKAAM, Tungku Tigo Sajarangan (TTS), ormas lainnya, dan dukungan solid masyarakat yakni kebijakan melindungi usaha rakyat dengan membendung masuknya pola ekonomi liberal minimart berjejaring.
Dalam pada itu, success story dalam konteks SKP "Maelo" biarkan berlangsung secara alamiah. Namun perlu ditanamkan kesadaran sendiri berupa policy of silence bagi tokoh-tokoh Minang yang sedang memiliki posisi strategis.
Tidak perlu diformulasikan. Meskipun demikian, penting untuk saling mengimbau dan mengingatkan dalam forum informal. Hal ini sejalan dalam prinsip ikatan kuat "Kekerabatan" falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK).
Komparasi dengan DIY
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang belum memiliki jalan tol per posisi Oktober 2024. Kondisi ini bukan sebuah bentuk ketertinggalan, namun lebih dari kuatnya bargaining position DIY terhadap Pemerintah Pusat. Kebijakan terhadap pembebasan tanah di DIY harus menghormati local wisdom DIY. Tidak bisa diberlakukan "gebyah uyah" seperti di daerah lain.
Kekuatan bargaining position DIY juga telah mengalirkan berbagai bantuan dan prioritas proyek pembangunan dari Pusat. Selain itu, banyak SDM DIY yang memegang posisi kunci di Pemerintahan Pusat, setidaknya para alumni dari kampus-kampus terbaik DIY.
Pada dasarnya Sumbar juga memiliki bargaining position serupa dengan DIY. Misalnya perlakuan terhadap pembebasan jalan tol juga harus menghormati local wisdom konvensi adat tentang Tanah Ulayat yang berlaku di Minangkabau.
Selain itu, keistimewaan Sumbar terletak dari romantisme sejarah masa lalu atas kontribusi yang tiada banding bagi berdirinya NKRI. Posisi ini telah menimbulkan rasa hormat dan saling menghargai antara Pemerintah Pusat dan Sumbar. Faktor lainnya, peran SDM Sumbar terutama perantau masih signifikan di berbagai posisi strategis institusi pemerintah. Meskipun populasi Sumbar hanya sekitar 2,7% populasi nasional.
Tinggal sekarang memilih gubernur dan wakil gubernur yang betul-betul berkualitas yang berani "out of the box" dalam menerapkan SKP "Manjuluak".
Dari uraian di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa pendapat secara pointers:
(1). Sumbar memiliki peluang yang lebih luas dalam penerapan SKP "Manjuluak" yang kondusif secara idealisme selaras dengan pemerintahan era Presiden Prabowo.
(2). Gubernur Sumbar terpilih pada Pilkada 2024 sebaiknya duduk bersama dengan tokoh-tokoh Ranah dan Rantau guna merumuskan masukan yang konstruktif tentang SKP "Manjuluak"
(3). Dalam menerapkan SKP "Manjuluak" tidak hanya terpaku pada infrastruktur. Mengingat ekonomi Sumbar mayoritas berupa UMKM, maka perlu dengan cerdas membuat terobosan baru dengan orientasi "Pemerataan Ekonomi" sejalan dengan idealisme era Presiden Prabowo.
(4). Khusus SKP "Maelo" suatu yang penting bagi "Minang Pride" generasi muda sehingga terinspirasi menempuh trajektori yang sama. Tentu dengan tetap mengedepankan objektivitas. Perlu diketahui bahwa SKP "Maelo" pada waktunya bermuara pada SKP "Manjuluak".
Semoga Pemda Sumbar dan semua komponen masyarakat bergerak cepat dan terukur memanfaatkan momentum era Pemerintahan Presiden Prabowo dengan baik. Apalagi perjalanan hidup Presiden Prabowo cukup kental diwarnai nostalgia dengan tokoh-tokoh dan masyarakat Sumbar (Minangkabau).
Baca juga: Daftar Lengkap Nama Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Khusus bagi SDM dan tokoh-tokoh yang berasal dari Sumbar (Minangkabau) yang sedang memiliki posisi strategis di Pemerintah Pusat dan Internasional diharapkan senantiasa dengan kreatif mencarikan peluang terbaik bagi pembangunan Sumbar.
Semua ini akan tercatat dengan tinta emas, yang akan dikenang anak kamanakan dan cucu sampai akhir zaman.
Terakhir, selamat bekerja dan sukses bagi 8 orang putera terbaik Sumbar atau Minangkabau yang telah diberikan amanah membantu Presiden Prabowo pada Kabinet Merah Putih.
[*]
Penulis: Dr. Iramady Irdja, Analis Ekonomi Politik dan mantan Pegawai Bank Indonesia
