Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyebut Pemprov memiliki komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang baik di setiap level pemerintahan.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pelatihan secara berkelanjutan bagi seluruh aparatur dan pengurus kelembagaan desa dan nagari.
"Kita berupaya agar seluruh aparatur pemerintahan di Sumbar, betul-betul menguasai tata kelola pemerintahan dan pembangunan secara utuh. Mulai dari administrasi sampai kepada hal teknis," ungkap Mahyeldi saat memberi arahan dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Nagari/Desa tahun 2024 di Padang, Kamis (22/8/2024).
Mahyeldi menegaskan pemahaman itu penting untuk memastikan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan di Sumbar berjalan dengan baik dan bersih. Harapannya, dengan terwujudnya hal tersebut, upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dapat berjalan optimal.
"Oleh sebab itu kami berharap ilmu yang diperoleh selama pelaksanaan pelatihan ini, dapat diterapkan pada lingkungan kerja masing-masing," kata Mahyeldi.
Lebih lanjut ia mengajak seluruh peserta kegiatan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan potensi-potensi desa/nagari, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, kehutanan hingga perdagangan. Menurut Mahyeldi, setiap nagari di Sumbar memiliki keunikan, dan itu bisa menjadi kekuatan jika terkelola secara baik.
"Keunikan itu bisa dimanfaatkan, untuk menarik minat wisatawan datang berkunjung, dan membuka peluang usaha masyarakat. Kita hanya perlu sedikit lebih kreatif," ucap Mahyeldi.
Efektivitas dari sektor tersebut, menurut Mahyeldi, telah teruji untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu buktinya, Sumbar berhasil meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan berhasil meningkatkan aksebsilitas masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial.
"Salah satu dampak positif dari bertumbuhnya sektor pariwisata dan bertambah luasnya area perhutanan sosial di Sumbar, angka gini ratio Sumbar nomor 3 terkecil di Indonesia. Hal itu terjadi karena perputaran uang langsung menyentuh masyarakat di tingkat desa atau nagari," tegasnya.
Baca juga: 5 Desa Wisata Sumbar Juara ADWI 2023, Gubernur Mahyeldi: Bukti Efektifnya Pembinaan
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumbar, Mahdianur menuturkan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan pengurus kelembagaan nagari/desa Tahun 2024 ini diikuti oleh Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bamus dan pengurus kelembagaan yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Agam, Padang Pariaman dan Sijunjung.
"Pelatihan ini kita selenggarakan bergilir, bagi aparatur desa dan nagari di seluruh Sumbar," ungkap Mahdianur.
[*/adpsb]
