RAPBN 2025 harus Mampu Optimalkan Sumber Pendapatan Lain di Luar Pajak dan Konsumsi

RAPBN 2025 harus Mampu Optimalkan Sumber Pendapatan Lain di Luar Pajak dan Konsumsi

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad sesaat sebelum memasuki Ruang Sidang Tahunan di Gedung Nusantara. [Foto: Mentari/vel/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyebut pihaknya akan membedah lebih dalam mengenai sumber-sumber pendapatan negara yang lain yang masih bisa dilakukan optimalisasi.

Sebab, menurut dia, pendapatan negara di 2025 masih didominasi dari sumber konvensional, seperti pajak dan konsumsi dalam negeri.

Sedangkan, pendapatan dari sektor lainnya seperti ekspor dan investasi dinilai belum mampu mendongkrak penerimaan APBN di tahun depan.

“Itu yang kita mau bedah di APBN ini, (khususnya) berapa target investasi asing di 2025. Karena belum disampaikan (di dalam rapat), mungkin di nota lampiran, nota-notanya ada. Kemudian, produk kita yang bisa ekspor (untuk menjadi sumber pendapatan negara) selain nikel, selain mineral, produk pertanian,” kata Kamrussamad, di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Lebih lanjut ia menilai perlu ada percepatan hilirisasi di perikanan juga guna mendorong pemasukan negara.

“Sehingga, produk ekspor kita bisa naik,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra.

Adapun langkah lain, menurut dia, yakni pemerintah perlu mengoptimalkan aset-aset negara yang sudah ada melalui LMAN dan Special Vehicle Mission (SMV) Kemenkeu seperti yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: RAPBN 2025 Sebesar Rp3.613 Triliun harus Diprioritaskan untuk Program Pro-Rakyat

“Misalnya, sovereign fund, wealth sovereign fund, dan seterusnya pusat investasi pemerintah yang sudah dibentuk. Sehingga bisa mengoptimalisasi aset dan potensi negara yang dimiliki,” pungkasnya.

[*/rjl]

Baca Juga

DPR Siap Gelar IAPF, Puan Yakin Forum Parlemen Jadi Nilai Tambah Hubungan RI-Afrika
DPR Siap Gelar IAPF, Puan Yakin Forum Parlemen Jadi Nilai Tambah Hubungan RI-Afrika
Forum Parlemen Indonesia - Afrika, Songsong Pembangunan Berkelanjutan
Forum Parlemen Indonesia - Afrika, Songsong Pembangunan Berkelanjutan
Dinilai Terlalu Banyak Urus di Luar Kewenangan, DPR akan Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi
Dinilai Terlalu Banyak Urus di Luar Kewenangan, DPR akan Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi
Disorot DPR: Banyak RS Daerah Punya SDM Dokter Bagus, Sayang Alat-alat tak Lengkap
Disorot DPR: Banyak RS Daerah Punya SDM Dokter Bagus, Sayang Alat-alat tak Lengkap
Kemendikbudristek cuma Kelola Anggaran 15%, Perlu Reformulasi 'Mandatory Spending' 20%
Kemendikbudristek cuma Kelola Anggaran 15%, Perlu Reformulasi 'Mandatory Spending' 20%
Laporkan Kinerja Setahun Dewan, Puan: DPR Berhasil Selesaikan 63 Undang-Undang
Laporkan Kinerja Setahun Dewan, Puan: DPR Berhasil Selesaikan 63 Undang-Undang