Padang, Padangkita.com - Sumatera Barat (Sumbar) butuh langkah konkret untuk mengendalikan inflasi. Pada Juni 2024, tingkat inflasi Sumbar tertinggi nomor 4 di Indonesia.
Demikian diingatkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (HLM TPID) Sumbar Triwulan III-2024 di Aula Anggun Nan Tongga Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumbar, Rabu (31/7/2024).
"Data BPS Sumbar bulan Juni 2024 menunjukkan tingkat inflasi provinsi kita sebesar 4,04% (YoY). Tentu kita memerlukan langkah-langkah konkret dalam pengendaliannya, sehingga bisa dikendalikan ke angka yang sama atau di bawah tingkat inflasi nasional yang tercatat 2,51% pada bulan Juni 2024," ungkap Mahyeldi.
Ia mengungkapkan, Kota Padang dan Kota Bukittinggi tetap menjadi daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK). Kemudian, ditambah Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat (Pasbar) yang terindikasi mempengaruhi inflasi di Sumbar. Dharmasraya dan Pasbar merupakan sentra perkebunan sawit, bukan sentra komoditi pangan utama.
"Sebelumnya pada Rakornas Inflasi, 29 Juli 2024, disampaikan bahwa ada 10 kabupaten/kota di Sumbar yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada kondisi minggu keempat Juli 2024, yaitu Pasaman, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto," ungkap Mahyeldi merinci.
Ia melanjutkan, komoditi yang memberikan andil pada penurunan IPH adalah cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Namun demikian, empat kabupaten/kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi di Sumbar tidak termasuk daerah yang mengalami penurunan IPH.
"Kita diminta menyampaikan informasi secara berkala melalui wasinflasi.kemendagri.go.id berupa laporan harian terkait operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi belanja tidak terduga, serta dukungan transportasi komoditi utama," bebernya.
Langkah Antisipasi Musim Kemarau
Selain itu, sambung Mahyeldi, Sumbar harus menyikapi prakiraan BMKG tentang musim kemarau yang akan berdampak pada penurunan produksi tanaman pangan.
Menurutnya, perlu diantisipasi dengan melakukan perluasan areal tanam komoditi utama pangan di luar sentra produksi yang terdampak bencana Gunung Marapi, pengairan sawah melalui pompanisasi, serta pengawasan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida.
"Langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mengendalikan inflasi antara lain memperluas areal tanam, mencetak sawah baru, pompanisasi untuk antisipasi kekeringan, memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan strategis pememicu inflasi ke daerah yang kekurangan pasokan,” kata Mahyeldi.
Kemudian, lanjut dia, bekerja sama dengan asosiasi pedagang, mendukung penyaluran beras SPHP, serta menyinergikan kegiatan dekonsentrasi dari Bapanas untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi ini.
Turut hadir dalam HLM TPID Sumbar triwulan III/2024 tersebut, kepala daerah 19 kabupaten/kota di Sumbar, Asisten II Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi, kepala OPD terkait, perbankan, BUMN/BUMD, serta jajaran organisasi usaha dan pelaku usaha.
HLM diawali dengan penyampaian kondisi inflasi Sumbar dari Kepala BPS Sumbar Sugeng Harianto dan Kepala Perwakilan BI Sumbar Abdul Majid.
[*/adpsb]
