Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang tak main-main dalam menegakkan disiplin pelajar! Melalui surat edaran (SE) resmi, Pejabat (Pj) Wali kota Padang, Andree Algamar, melarang keras berbagai kegiatan negatif di kalangan pelajar, seperti membawa motor, merokok, minum minuman keras, hingga terlibat tawuran.
Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua.
Andree Algamar menegaskan bahwa larangan ini didasari oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, UU Narkotika, UU Darurat tentang Senjata Tajam, UU ITE, dan Permendikbud Ristek tentang Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).
Bagi peserta didik yang melanggar aturan, sanksi tegas akan diberlakukan. Dimulai dengan surat teguran tertulis kepada peserta didik dan orang tua, dilanjutkan dengan proses hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jika pelanggaran masih berlanjut, peserta didik akan dikembalikan kepada orang tua.
Andree Algamar juga menginstruksikan pihak terkait untuk melakukan razia rutin dengan bekerjasama dengan kepolisian.
Selain itu, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran.
Sementara itu, Pj Sekda Padang, Yosefriawan, menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah tawuran. Orang tua dituntut untuk mengawasi anak-anaknya dengan lebih ketat.
"Pemko Padang terus melakukan sosialisasi melalui RT RW, Kelurahan dan Kecamatan agar keluarga memperhatikan anak-anaknya agar tidak ikut terlibat aksi tawuran. Pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam mencegah tawuran," jelas Pj Sekda Yosefriawan.
Sosialisasi telah dilakukan secara masif di berbagai tempat, termasuk masjid/musala dan sekolah.
Baca Juga: Antisipasi Tawuran Antar Pelajar, Satpol PP Kota Padang Sosialisasikan Bahayanya
Mengenai wacana pemberlakuan jam malam, Yosefriawan menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus melalui pertimbangan matang dan melibatkan forkopimda. [*/hdp]
