MELIHAT dinamika politik Pilkada di Kota Padang, sepertinya hanya akan ada tiga poros yang akan bertarung. Tentu asumsi ini didasarkan pada fenomena yang ada di lapangan. Memang banyak bakal calon yang akan maju, namun konfigurasi politik di tingkat lokal dengan sendirinya akan membatasi poros lain yang akan terbentuk. Apalagi proses penentuan calon wali kota dan wakil wali kota ini sangat ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat partai politik.
Baca juga: Calon Wali Kota Padang
Berdasarkan kondisi itulah saya mengasumsikan bahwa fenomena poros pencalonan ini terbagi kepada tiga poros. Pertama, poros Fadly Amran (FA) yang saat ini juga gencar melakukan sosialisasi diri ke masyarakat. Bahkan dari banyak lembaga survei yang melakukan pemetaan dukungan, posisi FA sudah mengungguli bakal calon yang lain.
FA sendiri sudah mengantongi tujuh kursi dari sembilan kursi yang disyaratkan oleh UU untuk mencalonkan kepala daerah. Pasalnya FA yang notabenenya juga sebagai Ketua DPW Partai NasDem mendapat dukungan penuh untuk maju menjadi Wali Kota Padang. Walaupun begitu, FA tentu harus menambah dua kursi dari partai politik lain pemilik kursi di DPRD Kota Padang.
Kabarnya ada beberapa partai yang bersedia bergabung dengan poros FA ini seperti PKB dengan empat kursi dan PPP dengan dua kursi. Dengan tambahan ini sudah cukup bagi Partai NasDem mengusung FA. Bahkan beberapa partai politik lain juga akan segera bergabung dengan poros FA ini untuk mendukung penuh FA menjadi Wali Kota Padang ke depan.
Selain itu, FA juga sudah menyatakan siapa yang menjadi calon wakil yang akan mendampinginya. Sosok Buya Maigus Nasir adalah pilihan calon wakil wali kota yang disebut FA akan bersamanya dalam Pilkada mendatang.
Kedua, poros Hendri Septa (HS) yang juga calon petahana juga akan menguat untuk tampil dalam kontestasi pada Pilkada mendatang. Keinginan kuat HS untuk maju kembali sebagai Wali Kota Padang sudah didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan jauh-jauh hari PAN sudah menampakkan preferensinya untuk tetap mendukung HS ini. Tentu, dukungan ini berdampak pada tersingkirnya Ekos Albar (EA) yang juga kader PAN dari persaingan ini. Pasalnya, kursi PAN di DPRD yang hanya lima tidak akan cukup mendukung mereka berdua kembali.
Syarat mengajukan calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik minimal memiliki 20% kursi di DPRD. Mau tidak mau PAN harus berkoalisi dengan partai lain. Dari banyak berita di media, PAN sepertinya sudah mantap berkoalisi dengan Gerindra yang memiliki tujuh kursi. Jumlah kursi PAN dan Gerindra ini sudah bisa mengajukan pasangan wali kota dan wakil wali kota.
Tentu dukungan ini harus sejalan dengan keinginan Gerindra untuk menempatkan kadernya sebagai calon wakil wali kota untuk HS. Sudah menjadi pengetahuan publik Gerindra mengajukan Hidayat untuk mendampingi HS mendaftar dalam pemilihan Wali Kota Padang.
Poros ketiga adalah yang akan dibentuk oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Walaupun keputusan siapa yang menjadi calon wali kota ditentukan dalam pemilu internal, nampaknya dukungan kepada Muhammad Iqbal menguat di kalangan internal partai ini. Meski begitu, beberapa nama kader juga sudah siap untuk dicalonkan dan sangat tergantung pada keputusan petinggi PKS.
Hasil Pemilu 2024 juga memungkinkan PKS untuk membentuk poros sendiri karena sudah mengantongi tujuh kursi dan tinggal menambah dua kursi lagi. Tentu komunikasi dengan partai lain untuk mendapatkan tambahan sudah dijajaki, namun sepertinya partai-partai lain cenderung pada dua poros pertama.
Sepanjang PKS bisa menawarkan sesuatu yang menarik, tentu partai lain yang belum terikat dengan dua poros yang disebutkan awal akan mau bergabung. Masih ada beberapa partai yang masih belum membicarakan calon wali kota dan wakil walikota yang akan mereka dukung. Namun, partai ini sudah memiliki modal awal untuk mengusung calon sendiri dan tinggal mencari tambahan kursi dari partai lain. Hasil Pemilu 2024 memberi kursi kepada PKS sebanyak 6 kursi yang perlu ditambah agar bisa menjadi poros pengusung calon walikota dan wail walikota sendiri. Penjajakan tentu sudah dilakukan PKS dengan partai politik lain yang juga memiliki kursi di DPRD Kota Padang.
Poros Keempat?
Walaupun begitu, jika hitung-hitungan tiga poros di atas dengan partai politik yang punya kursi dan belum punya calon yang akan diusung belum mencapai ‘kata sepakat’, tentu akan muncul poros keempat. Masih ada Golkar dengan lima kursi, Partai Demokrat dengan empat kursi, PDI Perjuangan tiga kursi dan Partai Ummat satu kursi yang belum menyatakan ke mana dukungannya.
Ditambah lagi partai politik tersebut belum menyatakan ke mana afiliasi mereka, terutama dukungan kepada salah satu tiga poros utama yang sudah menguat.
Hadirnya poros keempat ini tentu sangat mungkin, walaupun yang akan maju dari nama-nama yang ada harus bekerja keras untuk bisa bersaing dengan calon dari tiga poros utama. Mengapa? Karena masing-masing poros sudah ada modal dukungan politiknya ditambah mesin partai yang digunakan dalam Pilkada tersebut sudah mulai melakukan kerja politiknya dalam masyarakat.
Baca juga: Pilwako Padang 2024: Daftar Kandidat yang sudah Dapat Partai dan yang ‘masih’ di Baliho
Fakta yang bisa dilihat beberapa partai politik juga masih membuka diri untuk berkomunikasi dengan calon wali kota yang berminat. Tentu harus ada ‘tawaran’ yang menarik dari calon wali kota kepada partai politik tersebut. Jika tidak, tentu hanya akan ada tiga poros yang bertarung dan bahkan mungkin yang akan terjadi adalah head to head dengan melihat posisi poros PKS yang masih belum memastikan tambahan dukungan kursi dari partai politik lain.
Kita tunggu saja bagaimana proses pencalonan ini ke depan yang tentunya akan semakin dinamis. Wallahu'alam.
[*]
Penulis: Asrinaldi A, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand)
