Painan, Padangkita.com - Ratusan masyarakat Nagari Koto Rawang, Kacamata IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), melakukan aksi demonstrasi menolak aktivitas tambang Galian C yang dilakukan oleh PT Tigo Padusi Nusantara (TPN).
Pantauan Padangkita.com di lokasi aksi, tepatnya di depan Kantor PT TPN, Jum'at (31/5/2022), unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat oleh jajaran Polres Pessel. Aksi demonstrasi warga dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, berjalan dengan damai.
Namun, suasana seketika berubah saat massa aksi melihat aktivitas tambang ternyata terus berjalan di depan mereka. Sejumlah truck tipper terus mengangkut hasil Galian C dan alat berat ekskavator terus mengeruk sungai megeluarkan batu besar dari dasar sungai.
Menurut pengunjuk rasa, aktivitas tambang tersebut telah merusak pulahn hektare persawahan. Kemudian, mengancam keberadaan bangunan masjid di Nagari Koto Rawang. Di bagian belakang bangunan masjid sudah terkikis karena luapan air yang deras yang disebabkan akibat aktivitas tambang.
Selain itu, bangunan Sekolah Dasar (SD) juga ikut terdampak ulah aktivitas tambang Galian C itu. Beberapa bagian pagar sekolah tersebut sudah terkikis oleh air sungai.
Melihat aktivitas tambang terus berlangsung, mengeruk dasar sungai, massa yang kesal meminta bertemu langsung dengan pihak PT PTN.
"Tutup, tutup perusahaan PT TPN! Tambang ini mengakibatkan kerusakan 50 hektare sawah dan merusak fasilitas umum. Sawah kami sudah rusak dan masjid kami sudah nyaris hancur akibat ulah tambang ini," ujar Prima, salah seorang pengunjuk rasa.
"Tuntunan kami harus direalisasikan, PT PTN harus tutup, karena sudah merusak kampung kami," ujarnya lagi dengan mata memerah.
Warga sangar khawati, jika aktivitas tambang tersebut berlangsung dengan melakukan pengerukan terhadap dasar sungai, akan mengakibatkan dampak yang lebih luas terhadap kampung mereka.
Salah seorang warga yang ikut demo, Asni (52 tahun) mengaku, sangat merasakan dampak dari aktivitas tambang yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya.
Ia menjelaskan, rumah yang ia tinggali kini ikut terancam. Tanahnya yang memiliki luas sekitar 1 hektare, kini telah berkurang sekitar seperempatnya.
"Pengerukan ini telah berlangsung 7 tahun, dan menimbulkan lubang yang sangat dalam di dasar sungai. Aktivitas tambang itu tidak jauh dari rumah saya, hanya berjarak 200 meter dan menyebabkan sebagian lahan kami sawah ikut longsor. Pohon durian ikut longsor," ujarnya dengan nada kesal.
Koordinator Lapangan (Korlap) demonstrasi, Tasril aktivitas tambang juga mengakibatkan persawahan yang sebelumnya produktif, semenjak ada tambang sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali. Sekitar 50 hektare lahan sawah warga, kata Tasril, rusak akibat longsor oleh aliran sungai yang dikeruk.
Ia menegaskan, mata picarian warga di Koto Rawang sebagian besar adalah petani. Dengan adanya tambang ini pertanian terancam, dan banyak lahan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian, kata dia, jalan penghubung juga ada yang putus sebagai dampak aktivitas tambang tersebut.
"Mengingat lahan pertanian kami perlahan-lahan longsor dan sumber air beralih ke lubang tambang semua. Sebelumnya kami bisa panen 4-5 ton. Namun sekarang sawah kamj sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi." ungkapnya.
Ia menyebutkan, sebelumnya warga juga sudah pernah menyampaikan aspirasi soal aktivitas tambang tersebut. Namun tidak pernah mendapatkan titik terang. Aktivitas terus berlangsung, dan lahan pertanian mereka juga terus mengalami kerusakan.
"Intinya kami warga Koto Rawang menolak dengan adanya tambang ini, karena selain merugikan masyarakat juga mengakibatkan kerusakan lahan warga. Kami juga berharap ada keadilan bagi warga yang terdampak," tegasnya.
Direktur PT TPN, Kadir membantah semua yang tuduhan warga. Menurutnya, tidak ada aktivitas tambang perusahaannya yang telah merusak lahan sawah, rumah, masjid dan sekolah.
"Sejak PT TPN beroperasi belum ada yang rusak, yang dikatakan warga itu tidak benar," kata Kadir.
Untuk menghargai aspirasi mereka, setelah mendapatkan keputusan bersama KAN dan pemerintah setempat, pihak PT TPN memberhentikan sementara aktivitas tambang.
Baca juga: Analisa Menteri PUPR Basuki soal Penyebab Banjir Bandang yang Telan 23 Jiwa di Pesisir Selatan
"Kita cari kesepakatan dulu. Kalau kesepakatan itu merugikan kami, izin kami masih panjang masa berlakunya, ya kami tetap buka kembali aktivitas ini," ungkapnya.
[*/min]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
