Padang, Padangkita.com - Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi, bersama Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Ilham Maulana, dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar, DPRD Kota Padang memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.
"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada rapat paripurna DPRD Kota Padang tanggal 30 April 2024 yang lalu, Wali kota Padang telah menyampaikan tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023," ujar Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani saat membuka rapat paripurna.
Rapat yang dihadiri oleh Pj Walikota Padang Tuanku Andree Algamar, Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang, Direktur Utama Perusahaan Daerah, Direktur Utama RSUD Rasyidin, unsur Forkopimda dan undangan lainnya ini merupakan momen penting dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Masing-masing fraksi di DPRD Kota Padang menyampaikan pendapat akhir mereka terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.
Secara umum, fraksi-fraksi memberikan apresiasi atas kinerja Pemko Padang dalam mengelola keuangan daerah selama tahun 2023.
Salah satu pencapaian yang diapresiasi adalah diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang tahun 2023.
Ini merupakan opini WTP yang ke-11 kalinya yang diraih oleh Pemko Padang, dan 10 di antaranya diraih secara berturut-turut.
Pencapaian ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemko Padang dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, akuntabel, dan transparan.
Meskipun memberikan apresiasi, beberapa fraksi di DPRD Kota Padang juga menyampaikan catatan dan saran untuk perbaikan di masa depan.
Catatan dan saran tersebut antara lain:
Peningkatan realisasi anggaran: Fraksi-fraksi mendorong Pemko Padang untuk meningkatkan realisasi anggaran, khususnya untuk program-program prioritas daerah.
Optimalisasi pendapatan daerah: Fraksi-fraksi mendorong Pemko Padang untuk lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penguatan akuntabilitas dan transparansi: Fraksi-fraksi mendorong Pemko Padang untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.
Pj Walikota Padang, Tuanku Andree Algamar, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Padang atas persetujuannya terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023.
Andree juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemko Padang atas kerja keras dan dedikasinya dalam mengelola keuangan daerah dengan baik.
Meskipun telah mendapatkan opini WTP ke-11, Andree menegaskan bahwa Pemko Padang akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
"Catatan dan saran dari DPRD Kota Padang akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami," ujarnya.
Rapat paripurna ditutup dengan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023.Dengan persetujuan ini, maka Ranperda tersebut telah resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda). [*/hdp]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
