Padang, Padangkita.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan akan ke Sumatra Barat (Sumbar) meninjau langsung korban dan penanganan bencana banjir lahar dingin dan longsor, Selasa (21/5/2024).
Informasi soal kedatangan Presiden Jokowi ke Ranah Minang tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Mahyeldi berharap, jadwal tersebut tidak ada perubahan.
Soal lokasi bencana yang akan dikunjungi Presiden Jokowi, kata Mahyeldi, sementara ini rencananya ada dua titik. Pertama, di Kabupaten Agam dan yang kedua di Kabupaten Tanah Datar. Dua daerah ini memang yang terparah dilanda bencana yang terjadi pada 11 Mei lalu.
"Insya Allah nanti ke lokasinya (presiden) menggunakan helikopter," ungkap Mahyeldi di Padang, Sabtu (18/5/2024).
Sejauh ini, jalur transportasi darat, khususnya Padang – Bukittinggi memang belum pulih. Sejak putus total akibat banjir lahar dingin dan longsor di kawasan Lembah Anai, lalu lintas pratis terganggu. Apa lagi, jalur alternatif via Solok dan Malalak juga tak bisa diandalkan sepenuhnya. Soalnya, saat hujan deras, beberap titik sangat rawan longsor.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga Kamis (16/5/2024) pukul 17.00 WIB, korban meninggal dunia akibat bencana di Sumbar tercatat berjumlah 67 orang.
Kemudian, 20 orang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian, 3 orang meninggal dunia belum teridentifikasi dan saat ini berada di RS Sijunjung. Selain itu, 989 Kepala Keluarga (KK) terdampak, serta 40 orang mengalami luka-luka.
Adapun korban meninggal dunia jika dirinci berdasarkan daerah, yakni di Kabupaten Agam meninggal dunia sebanyak 22 jiwa, Kota Padang Panjang 2 jiwa, Kabupaten Tanah Datar 29 jiwa, Kabupaten Padang Pariaman 12 jiwa, dan di Kota Padang 2 jiwa.
"Saat ini hari kelima. Tadi disampaikan data terbaru, sehingga kita masih punya waktu satu hari berdasarkan golden time tentu kita harus berdialog dengan ahli waris dan keluarga ditinggal apakah 20 orang (hilang) sudah diikhlaskan atau belum,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
“Sehingga kalau terima, kita bisa hentikan pencarian dan evakuasi. Tapi, kalau minta tetap dicari kita harus masih cari. Negara memberikan anggaran pencarian itu batasnya enam hari setelah itu di-cover BNPB jadi tidak perlu khawatir," lanjut dia.
Mengingat proses penanganan tanggap darurat hingga masa transisi diperkirakan masih berlangsung beberapa hari ke depan, Suharyanto meminta agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengatur pendistribusian bantuan permakanan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat.
Baca juga: Sumbar Butuh Rp1,3 Triliun untuk Bangun Sabo Dam dan Infrastruktur yang Rusak Akibat Bencana
"Sembako permakanan melimpah, tolong dilihat kebutuhan yang lain seperti kebutuhan wanita, anak-anak, dan alat kebersihan, harus diadakan kalau kekurangan harus segera laporkan ke BNPB," ingat Suharyanto.
[*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
