Batusangkar, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar Tahun 2023.
Sidang dipimpin Ketua DPRD H. Ronny Mulyadi Dt. Bungsu, Kamis (4/4/2024) di ruang rapat utama DPRD setempat turut didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan Saidani serta dihadiri Bupati Eka Putra, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli, para Asisten dan OPD serta undangan lainnya.
Wakil Ketua Anton Yondra dalam laporan sebanyak 24 lembar menyampaikan berbagai rekomendasi DPRD terhadap laporan LKPj Bupati yang menyangkut beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tanah Datar.
"Perumusan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati ini telah dilaksanakan sejak 3 April 2024 melalui 3 Pansus, yakni Pansus I bidang Kesra, Pansus II Bidang Perekonomian dan keuangan dan Pansus III Bidang Pembangunan, Barang dan Jasa yang nantinya menjadi bahan bagi DPRD dalam mengambil keputusan dan penetapan atas LKPj Bupati," sampainya.
Adapun dalam rekomendasi itu, Anton menyampaikan 19 butir hal strategis yang hendaknya ditindaklanjuti oleh Bupati melalui OPD terkait.
Diantara 19 butir rekomendasi melalui OPD seperti, dalam daftar peyedia barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar melalui E-Katalog hanya ada 137 penyedia dari berbagai bidang dan jasa.
Hal ini direkomendasikan agar Bupati Tanah Datar melakukan pembinaan kepada UMKM atau penyedia barang dan jasa, sehingga bisa bersaing dengan penyedia dari luar Tanah Datar.
Kemudian di Dinas Pendidikan, tahun 2023 melaksanakan pelatihan guru mulai PAUD sampai SMP yang dipungut biaya.
Direkomendasikan di tahun 2024 tidak ada lagi pungutan biaya apabila pelatihan dilaksanakan Pemerintah Daerah (Pemda), kalau memang pelatihan harus dilakukan maka harus ada dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah tidak dibebankan kepada guru.
Pada Dinas Perhubungan dimana lampu jalan yang menjadi kewenangannya saat ini banyak yang tidak berfungsi.
Hal ini direkomendasikan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan menata kembali pemakaian lampu jalan dan menambah anggaran di dinas terkait.
Pada Dinas Sosial dan PPA, dalam pelayanan kesejahteraan sosial, penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan sosial agar tepat sasaran dan efektif hendaknya didukung data sasaran yang benar dan valid.
Direkomendasikan agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan untuk dilakukan percepatan akurasi datanya.
Pada Dinas Pariwisata, masih belum terkelolanya objek wisata secara profesional karena masih adanya toilet, sarana ibadah yang kurang memadai bahkan pelayanan pengelola objek yang kurang memuaskan.
Direkomendasikan Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan pengembangan dunia pariwisata Tanah Datar dan tentunya Dinas Pariwisata harus proaktif berusaha memperoleh program bantuan pemerintah pusat.
"Rekomendasi ini sebagai salah satu bentuk pengawasan DPRD dan hendaknya dilaksanakan Bupati dan dinas terkait demi tercapai dan suksesnya kinerja Pemerintah Daerah ke depan sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan," tukas Anton.
Sementara Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih kepada DPRD Tanah Datar yang telah melaksanakan pembahasan terhadap LKPj Bupati Tahun 2023.
"DPRD melalui Pansus telah melalui proses pembahasan yang tentunya membutuhkan waktu dan konsentrasi untuk melakukan analisis, sehingga dapat melahirkan saran dan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti Pemerintah Daerah, terima kasih atas kerja kerasnya," sampainya.
Dikatakan Eka, pembahasan LKPj oleh DPRD juga dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditetapkan yakni 30 hari setelah LKPj disampaikan Kepala Daerah dalam rapat paripurna sebelumnya.
"Alhamdulillah, pembahasan ini bisa berjalan lebih cepat. Dan rekomendasi DPRD ini merupakan bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan Peraturan Daerah dan atau kebijakan strategis Kepala Daerah," pungkasnya. [djp]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
