DPR Terima Aduan soal Masifnya Pembangunan di Kawasan Puncak tanpa Perhatikan Kearifan Lokal

DPR Terima Aduan soal Masifnya Pembangunan di Kawasan Puncak tanpa Perhatikan Kearifan Lokal

Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V Mulyadi saat foto bersama usai menerima audiensi masyarakat yang tergabung dalam organisasi Kerukunan Warga Puncak (KWP) atau Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) di Senayan. [Foto: Geraldi/nr/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam organisasi Kerukunan Warga Puncak (KWP) atau Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengadukan berbagai permasalahan yang terjadi di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kepada DPR RI.

Aspirasi warga tersebut diterima dengan baik oleh Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V Mulyadi.

Salah satu yang menjadi aduan AMBS ialah semakin masifnya pembangunan dan pariwisata di kawasan Puncak yang tidak memperhatikan perekonomian, lingkungan, dan kearifan lokal setempat. Misalnya, dengan semakin banyaknya pembangunan dan investasi yang tidak melibatkan masyarakat.

Mendengar aduan masyarakat, Hekal mengatakan Komisi VI yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berkoordinasi dengan PTPN (PT Perkebunan Nusantara), Perhutani dan Jasa Marga sebagai BUMN yang berada di kawasan Puncak untuk dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut.

"Kalau masyarakat sekitarnya datang membawa keluh kesah, tentu memang keluh kesah disampaikan kepada wakil-wakil rakyatnya. Nanti kita coba mediasi supaya sama-sama mendapat poin ‘win-win solution’ yang bisa diterima," ungkap Hekal usai menerima audiensi dengan AMBS di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, dimuat Jumat (2/2/2024).

Hekal menyadari, semangat berwisata masyarakat di alam terbuka, menjadi salah satu gerakan di BUMN untuk menawarkan wisata alam, salah satunya melalui wisata kebun teh di Puncak. Namun, hal tersebut harusnya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Hal inilah yang dinilai tidak terjadi di Puncak.

"Nah yang kami dengar dari sini kan ternyata masyarakat sekitarnya mungkin belum terakomodir. Malah ini mungkin pengusaha-pengusaha dari lain tempat datang ke situ (bahkan) malah kok kita dengar ada sebagian yang pada digusur," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Untuk itu, ia berharap BUMN yang ada di Kawasan Puncak dapat menjadi andalan masyarakat dan justru menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi di Indonesia.

"Ini yang kita harus perbaiki. Memang ini PR-nya nggak gampang, karena ini terjadi bukan hanya dengan BUMN-BUMN. Ini banyak sekali kita dapat keluhan, tapi memang ini sesuatu yang harus senantiasa kita laksanakan," ulasnya.

Sementara itu, Ketua AMBS Muhsin berharap kawasan Puncak dapat tetap dijaga kearifan lokalnya. Termasuk menjaga kawasan tersebut dari bencana yang mungkin terjadi akibat pembangunan yang semakin masif.

"Kami minta solusi yang selama ini memang terjadi secara masif apa yang terjadi di kawasan Puncak mungkin bapak-bapak juga paham dan tahu berita viral-viral yang ada di media sosial. Kami hanya ingin Puncak ini tetap dijaga kearifan lokalnya," harapnya.

Adapun aspirasi yang disampaikan, di antaranya terkait alih fungsi lahan dan program Pengakuan dan Perlindungan Kehutanan Kemitraam (Kulin KK), dan maraknya pembangunan yang masif tanpa izin.

Baca juga: Komisi XI DPR Nilai Himbara telah Tunjukkan Komitmen Nyata Pembinaan UMKM

Kemudian, soal tata kelola kepariwisataan yang masih belum optimal, sarana dan prasarana fasilitas umum yang masih bermasalah, tata kelola sanitasi yang masih buruk, permasalahan sengketa lahan, hingga keberadaan imigran yang mulai meresahkan. [*/rjl/pkt]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

MKD Minta Polisi Ungkap Tujuan dan Motif Kasus Pemalsuan 6 Pelat Kendaraan Dinas DPR RI
MKD Minta Polisi Ungkap Tujuan dan Motif Kasus Pemalsuan 6 Pelat Kendaraan Dinas DPR RI
Inspektorat Utama DPR RI Gelar Seminar Nasional Peringati Bulan Kesadaran Auditor
Inspektorat Utama DPR RI Gelar Seminar Nasional Peringati Bulan Kesadaran Auditor
Marwan Minta Kemenag Tindak Tegas Biro Travel yang Terbukti Telantarkan Jemaah Umrah
Marwan Minta Kemenag Tindak Tegas Biro Travel yang Terbukti Telantarkan Jemaah Umrah
Andre Rosiade Usul Rapat Gabungan Bahas Starlink, Jangan Sampai Elon Musk Untung Negara Rugi
Andre Rosiade Usul Rapat Gabungan Bahas Starlink, Jangan Sampai Elon Musk Untung Negara Rugi
Puan Ajak Diaspora di Tiongkok Bersinergi Bangun Bangsa
Puan Ajak Diaspora di Tiongkok Bersinergi Bangun Bangsa
Pemerintah mesti Satu Suara dalam Pembahasan RUU Kelautan, Utamanya soal Koordinasi
Pemerintah mesti Satu Suara dalam Pembahasan RUU Kelautan, Utamanya soal Koordinasi