Permasalahan Pungli Parkir di Pantai Padang, Pemko Gelar Rapat Koordinasi

Permasalahan Pungli Parkir di Pantai Padang, Pemko Gelar Rapat Koordinasi

Atasi persoalan pungli di Pantai Padang, Dinas Pariwisata bersama pihak Kecamatan Padang Barat beserta TNI dan Polri menggelar pertemuan dengan masyarakat. [Foto: Huda/Padangkita]

Padang, Padangkita.com - Permasalahan pungutan liar (pungli) berkedok parkir yang terjadi beberapa waktu belakangan di kawasan Pantai Padang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

Untuk itu, Pemko Padang melalui Dinas Pariwisata (Dispar) menginisiasi rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti kepolisian, TNI, Kecamatan Padang Barat, Satpol PP Padang, Dinas Perhubungan, pihak kelurahan, LSM, hingga tokoh masyarakat. Rapat tersebut digelar di Kantor Camat Padang Barat pada Jumat (26/1/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Pemko mengajak masyarakat dan para pelaku usaha yang berada di kawasan Pantai Padang untuk bersama-sama membantu mencegah terjadinya pungli.

Mereka diajak untuk turut serta melaporkan jika ada pelaku pungli atau aksi premanisme yang terjadi ke pihak terkait.

Selain itu, Pemko Padang juga meminta sejumlah masukan serta saran bagiamana untuk bersama-sama agar kejadian serupa tidak terulang.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yudi Indra Syani mengatakan bahwa pihaknya ditugaskan Wali Kota Padang Hendri Septa untuk menjadikan Pantai Padang sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan ramai dikunjungi masyarakat.

"Pantai Padang merupakan destinasi wisata paling ramai kunjungannya di Kota Padang, ada sekitar 60 persen lebih kunjungan wisatawan ke sana. Sehingga bisa dibilang wajah Pariwisata Padang adalah Pantai Padang," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah membentuk Satgas Pantai Padang yang bertugas melakukan pengawasan pascapenataan pedagang.

"Persoalan pedagang sudah mengalami banyak perubahan sudah mulai tertata. Dan yang sekarang jadi permasalahan adalah pungli," sambungnya.

Pihaknya menilai, saat kejadian pungli tersebut viral maka yang akan terkena dampak bukan hanya pelaku saja, namun juga pelaku usaha, pariwisata, bahkan Kota Padang.

"Karena kejadian tersebut, orang jadi malas ke Padang, malas ke destinasi wisata sehingga berdampak juga ke pedagang dan juga ke ekonomi kita. Karena itu saya menyebut pelaku pungli ini adalah penjahat Pariwisata, karena dia semua kena dampak," tegasnya.

Untuk itu, pihaknya ingin mengajak bersama semua elemen masyarakat untuk mengawasi daerahnya, minimal untuk melaporkan jika melihat atau mengetahui pelaku pungli maupun premanisme.

"Intinya mari kita bersama, agar tujuan baik dan demi kepentingan seluruhnya, karena pungli ini sulit penanganannya," jelasnya.

Sementara itu, terkait hasil pertemuan tersebut, Yudi menjelaskan ada sejumlah masukan yang didapat, seperti saran dari masyarakat agar pengelolaan parkir dilakukan oleh pihak kelurahan yang melibatkan unsur pemuda, LPM, serta pihak terkait lainnya.

"Mereka yakin dalam tiga bulan bisa mengatasi persoalan itu dibantu dengan pihak keamanan. Kemudian mereka mengusulkan, petugas parkir di Pantai Padang berbeda, ada unsur Pariwisata, bisa jadi rompinya beda atau pakai deta," terangnya.

Karena permasalahan dan pertemuan ini melibatkan berbagai lintas sektor, termasuk Dinas Perhubungan, maka pihaknya akan melakukan rapat kembali terkait teknis.

"Kalau bisa, masing-masing kelurahan menjaga wilayahnya. Dan juga kami mengusulkan ada gerakan anti pungli di Pantai Padang yang dipelopori masyarakat dan di-back up pemerintah serta pihak keamanan, sehingga daerah kita bersih dari pungli," pungkasnya.

Sementara itu, Camat Padang Barat, Pagara menjelaskan inti pertemuan ini terkait penertiban atau meminimalisir pungli di Pantai Padang dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan.

"Kesimpulan rapat tadi, bahwa kalau bisa pengelolaan lahan parkir dikelola oleh masing-masing Kelurahan. Hal ini jelas, karena wilayah pembagian masing-masing sudah ada namun syarat dan ketentuan ditetapkan sesuai dengan Dinas Perhubungan," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan ada 5 kelurahan nantinya yang akan dilibatkan, yakni Belakang Tangsi, Olo, Purus, Rimbo Kalung, dan Flamboyan Baru.

Baca Juga: Petugas Pengamanan Pam Pantai Padang Amankan Dua Remaja Pelaku Pungli

"Selanjutnya kita menunggu dari Dinas Perhubungan untuk mengundang yang terkait rapat dalam rangka pembahasan pengaturan regulasi di Pantai Padang," pungkasnya.

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Unand dan Pemko Padang Bersatu Lawan Stunting dengan VCO
Unand dan Pemko Padang Bersatu Lawan Stunting dengan VCO
APBD Kota Padang 2025 Disetujui, Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
APBD Kota Padang 2025 Disetujui, Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Ketersediaan Bahan Pokok di Padang Aman Jelang Nataru
Ketersediaan Bahan Pokok di Padang Aman Jelang Nataru
Pemko Padang Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif
Pemko Padang Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif
Pemko Padang Fasilitasi Sumur Bor untuk Tingkatkan Kesejahteraan Warga Binaan Rutan Anak Aie
Pemko Padang Fasilitasi Sumur Bor untuk Tingkatkan Kesejahteraan Warga Binaan Rutan Anak Aie
Pemko Padang dan Pemprov Sumbar Jalin Kerja Sama Optimalkan Pemungutan Pajak
Pemko Padang dan Pemprov Sumbar Jalin Kerja Sama Optimalkan Pemungutan Pajak