Kualitas Pelayanan Publik di Sumbar terus Meningkat, Ini Daftar Pemko dan Pemkab Terbaik

Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemko) yang berhasil meningkatkan kualitas kepatuhan dalam pelayanan publik. Namun demikian, Gubernur menekankan agar tidak lekas berpuas diri, melainkan harus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya pada agenda Penganugerahan Peringkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik) Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Senin (8/1/2024).

"Pelayanan adalah esensi kehadiran negara dan pemerintah bagi masyarakat. Oleh karenanya, pelayanan yang baik menjadi tanggung jawab bersama Kepala Daerah dan jajarannya. Tolok ukur keberhasilan negara dan pemerintah oleh masyarakat, dilihat dari bagaimana pelayanan dilakukan," kata Gubernur mengawali sambutan.

Mahyeldi meyakini, citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, ia sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas bimbingan dari Ombudsman Perwakilan Sumbar, sehingga kualitas pelayanan publik Pemprov, Pemkab, dan Pemko di Sumbar terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Nyinyirnya Ombudsman sangat berdampak baik pada peningkatan kualitas pelayanan publik kita. Pemprov Sumbar sendiri untuk tahun penilaian 2023 berhasil menembus jajaran enam besar provinsi di Indonesia, dengan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tertinggi kategori A dengan total nilai 91,71, dan berada di zona hijau," terang Gubernur.

Namun demikian, Gubernur mengingatkan kepada jajarannya di Pemprov Sumbar serta kepada para kepala daerah dan jajaran Pemkab/Pemko di Sumbar, untuk tidak berpuas diri atas hasil yang dicapai pada penilaian tahun ini. Sebab, kata dia, masih banyak hal yang perlu selalu diperbaiki, mengingat tantangan dan kebutuhan pelayanan publik selalu berkembang dan semakin kompleks dari hari ke hari.

"Semoga, pada tahun 2024 ini kita dapat meningkatkan lagi kualitas pelayanan bagi warga Sumbar. Sebagaimana pesan Rasulullah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan berpuas diri, sebab kita masih berusaha meningkatkan pelayanan, termasuk dalam memaksimalkan digitalisasi. Saya berharap, kabupaten/kota dan provinsi terus bersinergi dan berkolaborasi," ingat Gubernur Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani menyebutkan, secara umum pelayanan publik di seluruh daerah di Sumbar terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun patut diakui, bahwa kualitas pelayanan publik di provinsi lain pun terus meningkat. Oleh karena itu, peningkatan harus selalu dilakukan dari waktu ke waktu.

"Patut diingat, bahwa peningkatan pelayanan bukan hanya karena ada penilaian. Sebab ini adalah tanggung jawab yang juga terpatri tegas dalam core value ASN. Adapun faktanya di lapangan, upaya peningkatan kualitas pelayanan memang selalu dilakukan, tapi kita masih punya banyak ‘PR’ untuk diselesaikan. Terutama soal maladministrasi," kata Yefri.

Ia menjelaskan, untuk tahun penilaian 2023, Sumbar telah dinyatakan bebas dari daerah dengan kualitas pelayanan publik dengan nilai rendah dan terendah. Namun, memang terdapat beberapa kabupaten/kota dengan penilaian yang fluktuatif dari tahun ke tahun, yang lebih disebabkan oleh pergeseran dan pergantian penanggung jawab pada organisasi-organisasi perangkat daerah, yang berkaitan langsung dengan pelayanan.

Pemkab/Pemko peraih penghargaan dalam Penganugerahan Peringkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik) Tahun 2023 ialah:

Pemko dengan penilaian terbaik adalah sebagai berikut: