Jakarta, Padangkita.com - Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjalin kerja sama dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar, dan PT. Xultan Riset Edukasi Integra (PT XREI) untuk pengembangan ekosistem industri halal di Sumbar.
Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyambut baik kerja sama riset tersebut, untuk makin mempercepat misi mewujudkan Sumbar sebagai pusat industri halal di Indonesia.
Dukungan disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BRIN, KDEKS, dan PT XREI, di hari pertama rangkaian acara Simposium Praktisi dan Periset Ekonomi (Pareto) yang diselenggrakan oleh Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN di BRIN Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (6/12/2023).
“Industri halal adalah salah satu sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi Sumatra Barat, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026, dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat,” kata Gubernur Mahyeldi dalam keterangan resminya.
Dalam UU No. 17 tentang Provinsi Sumbar tersebut, kata Gubernur, dinyatakan bahwa karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Sumatra Barat berdasarkan pada prinsip dan penerapan falsafah ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’ (ABS-SBK). Oleh karena itu, Gubernur menegaskan bahwa pengembangan industri halal di Sumbar harus dipercepat.
“Salah satu upaya kita dalam mempercepat pengembangan itu adalah kerja sama dan kolaborasi yang menghadirkan aplikasi ‘Ekosistem Halal Lifestyle’, yang diperuntukkan bagai sektor digital marketing, percepatan sertifikasi halal, serta mempromosikan halal lifestyle melalui digital,” ungkapnya.
Ekosistem Halal Lifestyle, kata Gubernur, diaplikasikan oleh Pemprov Sumbar yang berkolaboriasi dengan KDEKS, Pesantren, Masjid Raya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di provinsi, serta lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, Gubernur berharap industri halal di Sumbar dapat berkembang lebih cepat.
“Ekonomi dan Keuangan Syariah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar, sehingga perlu diperkuat kontribusinya dalam pengembangan perekonomian Sumbar secara umum. Perkembangan itu telah ditandai dengan pertumbuhan aset syariah di Sumbar yang mencapai 10 persen, dengan nilai mencapai Rp15 triliun,” terang Mahyeldi.
Meningkatnya pertumbuhan aset syariah tersebut, kata Gubernur, salah satunya didukung oleh potensi yang dimiliki Sumbar dalam pengembangan industri halal. Seperti, fakta bahwa 98 persen masyarakat Sumbar berstatus muslim, kearifan lokal ABS-SBK, potensi kuliner, mode, pariwisata, hingga produk UMKM halal.
Gubernur kembali menegaskan, bahwa aplikasi Ekosistem Halal Lifestyle akan dapat mendongkrak potensi industri halal tersebut. Seiring dengan hal itu, konsep pengembangan kawasan halal lifestyle juga sudah sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah berskala global yang tumbuh pesat berkat adanya halal lifestyle.
Hingga saat ini, ulas Gubernur lagi, semakin banyak sektor ekonomi syariah yang berkembang, mulai dari produk makanan dan minuman halal, busana muslim, wisata halal, kosmetik, hingga obat-obatan, yang tentu saja bakal membuka peluang kegiatan ekonomi syariah yang lebih luas.
“Meluasnya gaya hidup halal di tingkat global dengan sendirinya telah mendorong sektor industri halal untuk bergiat memenuhi kebutuhan yang diperlukan konsumen halal. Halal tidak hanya soal pemenuhan kaidah agama, tetapi juga pemenuhan standar kesehatan, serta kualitas barang dan jasa konsumsi,” kata Mahyeldi.
Oleh karena itu, Gubernur Mahyeldi berharap dengan adanya jalinan kerja sama berbagai pihak, termasuk dengan BRIN, akan mendorong Sumbar untuk semakin menjadi yang terdepan dalam pengembangan industri halal di Indonesia.
“Kita menginginkan Sumbar dapat menjadi pusat pengembangan industri halal di Indonesia,” kata Mahyeldi.
Baca juga: Masjid Raya Sumbar Ditetapkan Jadi Pilot Project Kawasan Halal Lifestyle di Indonesia
Sementara itu, kegiatan Pareto dibuka oleh Kepala BRIN, Dr. Laksana Tri Handoko, dan dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir Effendy serta Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia, Ir. Syahrir. [*/adpsb]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
