Ingin juga Dapat Duit Ratusan Miliar dari ‘Carbon Trading’, Sumbar Belajar ke Kaltim

Samarinda, Padangkita.com - Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy beserta sejumlah pejabat Pemprov Sumbar studi banding tentang pengelolaan carbon trading ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kunjungan rombongan Pemprov Sumbar tersebut diterima langsung oleh Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik dan jajarannya di ruang Tepian I lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/10/2023).

Adapun salah satu alasan yang menjadi pendorong Pemprov Sumbar melakukan studi banding ke Kaltim, menurut Audy Joinaldy, karena keberhasilan Kaltim enurunkan emisi karbon dan mendapatkan kompensasi sebesar Rp260 miliar dari Bank Dunia.

“Awalnya saya baca berita di media-media nasional bahwa Kaltim dapat ratusan miliar rupiah dari carbon trading (perdagangan karbon). Saya berpikir harusnya Sumbar juga bisa memperoleh hal yang sama, karena kita juga berkontribusi dalam menyuplai oksigen Indonesia dan dunia dengan menjaga kelestarian kawasan hutan. Atas dasar itulah, kemudian saya mengajak sejumlah OPD terkait untuk belajar bagaimana pengelolaannya ke Kaltim,” ungkao Audy dalam pertemuan tersebut.

Audy menuturkan, total jumlah penduduk Sumbar saat ini sekitar 5,6 juta jiwa. Secara geografis, lebih kurang 30 persen wilayah Sumbar merupakan kawasan hutan lindung. Maka, kata Audy, dapat diartikan 10 dari 19 kabupaten/kota atau 85 persen dari total nagari/desa yang ada di Sumbar itu berada di sekitar kawasan hutan.

Audy menilai, meskipun luas wilayah dan hutan Sumbar tidak seluas Kaltim, namun, paling tidak keberhasilan Kaltim dalam pengelolaan carbon trading juga bisa diterapkan di Sumbar sehingga dapat mendatangkan pendapatan baru bagi daerah.

“Jadi, kita ingin belajar bagaimana cara dapat duit dari carbon trading ini, mengingat lebih dari setengah daratan wilayah Sumbar adalah hutan. Kita ingin mempelajari bagaimana menyiapkan programnya, mulai dari penyiapan dokumen hingga implementasinya. Kita bisa copy jika berkenan kawan-kawan berbagi ilmu dengan kami, sehingga kami bisa mempersiapkan mulai dari hulunya,” kata Audy. 

Sementara itu Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan, keberhasilan Kaltim dalam penurunan emisi karbon hingga mendapatkan kompensasi dari Bank Dunia tidak terlepas dari komitmen kuat pemimpin Kaltim sebelumnya, yang dimulai dari Gubernur Awang Faroek Ishak dan dilanjutkan oleh Gubernur Isran Noor.

"Ini adalah hasil perjuangan Gubernur sebelumnya. Tapi yang jelas, bisa sampai ke titik seperti saat ini tentu butuh proses dan perjuangan yang panjang, butuh konsistensi karena tidak instan. Perlu komitmen kuat dari pemimpin daerah dan dukungan multi pihak," kata Akmal Malik.

Hasil perjuangan tersebut, sambung Akmal, Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia dan bahkan di lingkup Asia Pasifik yang dinilai berhasil melaksanakan program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF) sebagai upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Kemudian, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang dengan skema pembayaran berbasis kinerja.

"Keberhasilan Kalimantan Timur hingga mendapatkan pembayaran di muka sebesar USD 20,9 juta pada Desember 2022 merupakan hasil dari proses yang panjang. Program ini akan terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan penerapan green economy dan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur," jelas Akmal Malik.

Baca juga: Melihat Sumbar di Usia 78 Tahun yang Kini Dipimpin Mahyeldi – Audy

Hadir bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy dalam studi banding tersebut antara lain, Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar yang juga merupakan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozawardi dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Mursalim. [*/adpsb]

Baca berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.