Padang, Padangkta.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melepas beras bantuan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sebagai langkah menekan lonjakan harga beras di pasaran akibat dampak El Nino.
"Bantuan beras ini bertujuan untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan bagi konsumen dengan harga wajar," kata Mahyeldi usai menghadiri Peringatan ke-78 Hari Jadi Sumbar di gedung DPRD Sumbar, Minggu (1/10/2023).
Menurut Mahyeldi, pemerintah perlu hadir untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tersedia dengan harga wajar di pasaran, terutama selama masa El Nino. Oleh karena itu, kata Mahyeldi, Pemprov Sumbar telah mengambil sejumlah langkah, antara lain penyaluran beras SPHP, penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Beras SPHP adalah beras bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui Badan Pangan Nasional yang pendistribusiannya dilakukan oleh Bulog. Beras SPHP ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan harga beras, dengan tujuan agar kebutuhan pangan seluruh masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Pemerintah telah menggulirkan beras SPHP ke semua lini pasar, baik pasar tradisional maupun ritel modern, dengan menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) beras ini sebesar Rp11.500. Hingga saat ini, untuk wilayah Sumbar, penyaluran beras SPHP sudah terealisasi sebanyak 80 persen atau 12.292 ton dari total target tahunan sebesar 15.391 ton.
Selain beras SPHP, sebagai langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan khususnya beras, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras selama 3 bulan ke depan dengan perhitungan 10 kg beras/bulan/KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
KPM yang mendapatkan bantuan adalah keluarga yang terdata dalam DTKS Kementerian Sosial. Dengan peruntukan bagi keluarga yang termasuk kategori miskin selama tiga bulan, diharapkan dapat membantu masyarakat prasejahtera, sekaligus juga bisa berfungsi untuk menekan harga di pasaran.
Kepala Dinas Pangan Sumbar Syaiful Bahri menyebut, dalam pendistribusiannya bantuan pangan ini dibagi dalam dua tahap. Tahap I telah dilaksanakan pada bulan Maret, April dan Mei lalu kepada 380.338 KPM.
"Total bantuan pangan tahap I yang telah disalurkan adalah 11.410.140 ton," ungkapnya.
Kemudian untuk tahap II, dilaksanakan pada bulan September, Oktober dan November tahun ini untuk 367.106 KPM. Perkembangannya, per tanggal 27 september 2023 lalu, penyaluran bantuan pangan Sumbar sudah terealisasi sebanyak 3.559.070 ton.
Khusus untuk daerah yang termasuk kategori sulit secara geografis, kata Syaiful Bahri, akan dibagikan sekaligus pada bulan Oktober. Adapun daerah yang termasuk kategori sulit tersebut, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai serta beberapa nagari/kelurahan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
Pemprov Sumbar juga memiliki program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang merupakan langkah lain untuk stabilisasi pasokan dan akses pangan, khususnya untuk komoditi pangan pokok dan strategis yang saat ini harganya cenderung berfluktuasi.
Program GPM ini nantinya akan dilaksanakan di lima kabupaten dan kota, yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Baca juga: Mahyeldi Paparkan Capaian Pembangunan di Peringatan HUT ke-78 Provinsi Sumbar
Sementara beras bantuan yang dilepas pendistribusiannya oleh Gubernur Sumbar, berupa beras SPHP sebanyak satu truk dengan muatan 5 ton. Beras bantuan pangan itu untuk satu kelurahan, yaitu Kelurahan Batang Arau, Kota Padang sebanyak 6.090 kg, dan beras untuk GPM yang akan disalurkan dengan lima mobil TTIC sebanyak 30 ton. [*/adpsb]
Baca berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.
