Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengimbau masyarakat serta pemerintah kabupaten/kota segera mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) seluruh karya, temuan, dan produk-produk yang dihasilkan. Terlebih, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kini semakin mempermudah cara atau prosedur mendaftarkan HAKI.
“Segera konsultasikan ke Kanwil Kemenkumham Sumbar terkait persyaratan dan prosedur mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual kita,” kata Gubernur Mahyeldi saat menghadiri ‘Mobile Intellectual Property Clinic’ (MIC) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak, yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, di Padang Youth Center, Selasa (19/9/2023).
Mahyeldi menegaskan, bahwa HAKI berperan sangat strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Sumbar sangat berterima kasih atas hadirnya pelayanan secara online untuk pengurusan HAKI, sebagaimana telah diluncurkan oleh Kemenkumham.
Oleh karena itu, Mahyeldi juga menekankan agar kepala daerah kabupaten/kota di Sumbar fokus menggerakkan instansi terkait agar segera mengajak masyarakat pemilik paten, merek dagang, dan temuan lain, untuk segera mendaftarkan HAKI. Hal serupa juga ditekankan kepada para pimpinan perguruan tinggi, untuk segera meminta para akademisi dan peneliti agar mendaftarkan HAKI.
“Pelaku industri kreatif dan pelaku UMKM. Pokoknya bagi mereka yang memiliki merek dagang, temuan, paten, dan lain sebagainya, untuk segera berkonsultasi ke Kanwil Kemenkumham agar segera mendapatkan HAKI. Ini penting untuk melindungi karya dari kemungkinan diplagiasi,” ingat Mahyeldi.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi juga menyebutkan, saat ini terdapat beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang tengah memfasilitasi kekayaan intelektual untuk segera mendapatkan HAKI. Antara lain, Pemkab Agam, Pemkab Padang Pariaman, Pemko Pariaman, Pemkab Limapuluh Kota, serta Pemko Padang.
Di sisi lain, Direktur Jenderal HAKI Kemenkumham, Min Usihen, dalam sambutannya juga menjelaskan pentingnya pemilik karya untuk segera memastikan karya yang dihasilkan telah memiliki HAKI. Sehingga, karya tersebut semakin terlindungi dari potensi diplagiasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Terima SK TORA Seluas 10.100 Ha, akan Didistribusi untuk 8 Kabupaten
“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar yang telah serius dalam memfasilitasi pengurusan HAKI bagi para pemilik karya atau temuan. Dalam kesempatan MIC ini, melalui Kanwil Kemenkumham Sumbar juga membuka klinik-klinik tempat konsultasi bagi seluruh pemilik kekayaan intelektual, agar segera mendapatkan HAKI atas karya-karyanya,” kata Min Usihen. [*/adpsb]
Baca berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.
