F-PKB Usul Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Dukung Pertumbuhan Ekonomi

F-PKB Usul Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Dukung Pertumbuhan Ekonomi

ota DPR RI Ratna Juwita Sari saat menyerahkan pandangan Fraksi PKB atas RAPBN 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). [Foto: Kresno/nr/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.comFraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mengusulkan agar peningkatan kualitas SDM tetap menjadi fokus guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen.

Demikian salah satu yang disampaikan F-PKB dalam Padangan Umum terkait pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2023 tentang RUU APBN tahun anggaran 2024 beserta Nota Keuangan yang di dalamnya memuat rencana target Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan indikator-Indikator Kesejahteraan sebagai tolok ukur pembangunan ekonomi di tahun 2024.

Juru bicara Fraksi PKB Ratna Juwita Sari saat membacakan pandangan umum fraksinya menyampaikan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen lebih tinggi dari estimasi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Internasional (IMF) yang memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,0 persen.

"Namun jika dibandingkan dengan range awal target pertumbuhan tahun 2024 yang berada kisaran 5,1-5,7 persen, F-PKB menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut masih underestimate. F-PKB sendiri mengusulkan agar target tersebut bisa dipatok di angka 5,3 persen," papar Ratna di ruang rapat Paripurna, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Menurut F-PKB salah satu kunci menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing. Bahkan di masa periode ke dua pemerintahan Jokowi ini, penguatan sumber daya manusia menjadi target utama pembangunan nasional.

Sehingga guna mewujudkan agenda tersebut, terlebih di akhir masa jabatan presiden, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan dan dioptimalkan, baik melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas pendidikan dan vokasi, serta program-program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dan padat karya.

Berkaitan dengan inflasi yang dipatok sebesar 2,8 persen, F-PKB menilai target tersebut over confident. F-PKB sendiri mematok inflasi 2023 sebesar 3.0 persen. Meskipun terjadi moderasi harga komoditas dan normalisasi rantai suplai menjadi faktor perlambatan inflasi secara global tahun 2023, namun inflasi negara-negara maju khususnya di Eropa masih berada di atas rata-rata jangka menengah dan jangka panjang.

Adapun nilai tukar rupiah yang diasumsikan sebesar Rp15.000 per dolar AS, F-PKB mengingatkan pemerintah untuk senantiasa memitigasi setiap risiko dalam menjaga stabilitas nilai tukar yang disebabkan oleh kebijakan moneter global dan volatilitas keuangan global.

Terlebih di tahun 2024 yang notabene sebagai tahun politik, meskipun akan mendongkrak konsumsi masyarakat, namun di sisi lain akan membuat banyak investor masih wait and see.

Terkait dengan target tingkat Suku Bunga SUN 10 tahun sebesar 6,7 persen atau lebih rendah jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 7.9 persen. F-PKB menilai bahwa penetapan tingkat suku bunga SUN 10 tahun sebesar 6,7 persen ini sangat baik bagi ABPN, khususnya dalam menjaga tingkat utang agar tidak kian melebar.

Dengan terjaganya inflasi global dan membaiknya perekonomian domestik tentu berdampak positif terhadap pergerakan pasar obligasi nasional.

Baca juga: Fraksi PKS Sorot Target Ekonomi, Korupsi, Kemiskinan hingga Anggaran Pendidikan

"Pemerintah dan otoritas moneter harus mampu menjamin stabilitas politik dan menjaga iklim investasi yang kondusif guna memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia," kata Ratna. [*/pkt]

Baca Juga

DPR Siap Gelar IAPF, Puan Yakin Forum Parlemen Jadi Nilai Tambah Hubungan RI-Afrika
DPR Siap Gelar IAPF, Puan Yakin Forum Parlemen Jadi Nilai Tambah Hubungan RI-Afrika
Forum Parlemen Indonesia - Afrika, Songsong Pembangunan Berkelanjutan
Forum Parlemen Indonesia - Afrika, Songsong Pembangunan Berkelanjutan
Dinilai Terlalu Banyak Urus di Luar Kewenangan, DPR akan Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi
Dinilai Terlalu Banyak Urus di Luar Kewenangan, DPR akan Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi
Disorot DPR: Banyak RS Daerah Punya SDM Dokter Bagus, Sayang Alat-alat tak Lengkap
Disorot DPR: Banyak RS Daerah Punya SDM Dokter Bagus, Sayang Alat-alat tak Lengkap
Kemendikbudristek cuma Kelola Anggaran 15%, Perlu Reformulasi 'Mandatory Spending' 20%
Kemendikbudristek cuma Kelola Anggaran 15%, Perlu Reformulasi 'Mandatory Spending' 20%
Laporkan Kinerja Setahun Dewan, Puan: DPR Berhasil Selesaikan 63 Undang-Undang
Laporkan Kinerja Setahun Dewan, Puan: DPR Berhasil Selesaikan 63 Undang-Undang